Komisi II DPRD Kota Jambi Gelar Hearing Persoalan P2TL

JAMBI - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menggelar hearing bersama dengan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jambi terkait dengan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), Rabu 28 Februari 2024 lalu.

Hal itu dikarenakan banyaknya laporan masyarakat mengenai persoalan itu.

Rapat itu dihadiri oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, juga Ombudsman Provinsi Jambi serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

Dalam rapat itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun mengatakan, jika hearing ini merupakan tindaklanjut laporan masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran dan denda-denda oleh PLN.

BACA JUGA:KPU Tunjuk HICON Law and Policy Strategies

BACA JUGA:KPK Periksa 10 Saksi Terkait Perkara Pungli Rutan KPK

Junedi menegaskan bahwa, pelanggaran-pelanggaran yang tidak begitu krusial tidak seharusnya langsung diputus oleh PLN.

“Harus diberi surat peringatan, dilakukan penyelidkan, baru diberi sanksi,” kata dia.

Junedi juga menyinggung masalah sambungan sambungan rumah yang overload, menekankan tanggung jawab PLN untuk menjamin keselamatan masyarakat.

Dalam hearing tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Jambi, Sutiono meminta data berapa jumlah denda yang sudah masuk ke PLN dari warga Kota Jambi sepanjang 2023 lalu, sebagai bagian dari kebijakan P2TL.

BACA JUGA:Tuntut Seluruh Harta Kekayaan Dirampas

BACA JUGA:Jalan Khusus Batu Bara Diharapkan Selesai Tahun Ini

Selain itu, dia juga meminta kalkulasi perhitungan denda yang dikenakan pada pelanggar.

"Kami minta itu dilaporkan termasuk juga sambungan baru per bulannya," kata Sutiono.