Fraksi DPRD Tanjabbar Sampaikan Pandangan Umum Terhadap LKPJ Bupati TA 2023 Di Rapat Paripurna Kedua
![](https://jambiindependent.bacakoran.co/upload/a449de1d531f9efb3bc66829450af286.jpg)
Pimpinan Rapat Paripurna Kedua DPRD Tanjab Barat-Khairul Umam/Jambi Independent-Jambi Indepedent
TANJABBAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi menggelar Rapat Paripurna kedua dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Anggota DPRDmenggelar Rapat Paripurna kedua dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2023.
Paripurna kedua dalam rangka penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2023 ini.
Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ahmad Jahfar SH, MH didampingi ketua DPRD Tanjabbar H Abdullah SE, wakil ketua H. Muh Sjafril Simamora, SH dan Bupati Tanjabbar Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag.
Pimpinan rapat Ahmad Jahfar, S.G. M.H menyampaikan, rapat paripurna kedua, yang diselenggarakan ini dalam rangka mendengarkan penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2023.
BACA JUGA:Sekda Muaro Jambi Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2024
BACA JUGA:Narkorba Senilai Rp 78,8 M Dimusnahkan, 60 Kg Sabu, 41 Kg Ganja, dan 2.032 Butir ekstasi
"Agenda rapat paripurna kedua ini, mendengarkan penyampaian fraksi fraksi DPRD, hal tersebut sebagai mana yang telah disampaikan Bupati Tanjabbar pada paripurna pertama dengan telah menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban( LKPJ) tahun anggaran 2023,”ujar Jahfar.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di sampaikan Ns. Neli, S.Kep mengatakan, jika PDI Perjuangan menerima LKPJ 2023 yang diajukan Bupati Tanjabbar. Ia berharap ini menjadi instrumen daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam instrumen otonomi daerah.
"Menurut fraksi PDI Perjuangan tahun 2023 perlu mendiskripsikan hasil dan manfaat akibat dari kegiatan. Dan perlu di perbandingan 2021 dan 2022 sehingga dapat dibandingkan sebagai regulator, simulator," katanya.
PDI Perjuangan kata Neli menyetujui laporan LKPJ untuk dilanjutkan ke tahapan selajutnya dan seusai dengan prosedur yang ada. "Fraksi PDIP menerima LKPJ 2023 dan agar dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya,"ujarnya.
BACA JUGA:RI Terbangkan Bantuan untuk Palestina-Sudan
BACA JUGA:Stok BBM Lancar Selama Arus Mudik, Pemkab Koordinasi dengan Pertamina
Fraksi NasDem Berkarya H. Aburrahman menyampaikan, terkait pendapatan belum terlihat efisiensi dalam meningkatkan pendapatan daerah dan cenderung hanya menggenjot pada sektor pajak.
Namun fraksi Nasdem berkarya dalam hal memberikan apresiasi atas beberapa pencapaian yang telah diraih pemerintah daerah.