Hukum Pelaku Seberat-beratnya

Reporter: Khairul Umam |

Editor: Rizal Zebua |

Minggu , 21 Apr 2024 - 21:21

Aktivis Perempuan Tanjab Barat, Helvi Nadia Sihombing -Khairul Umam-Jambi Independent

hukum pelaku seberat-beratnya                             kualatungkal – aktivis perempuan tanjab barat, helvi nadia sihombing turut angkat bicara soal kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang kepala sekolah madrasah aliyah, di tanjab barat.
perempuan yang juga bendahara umum hmi cabang tanjab barat ini mengatakan. kekerasan di dalam lembaga pendidikan memang bukan gejala baru.
akarnya sudah tertancap puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. bentuknya beragam, mulai dari pelecehan verbal hingga pembunuhan.
“baru-baru ini mengutip dari sumber media yang ada di tanjab barat, kita dihebohkan dengan viralnya seorang oknum kepala sekolah atau guru madrasah aliyah di kabupaten tanjab  yang diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah muridnya,” kata dia, kemarin.
baca juga:survey indikator politik indonesia: mayoritas masyarakat tak setuju pilpres ulang
baca juga:budi setiawan kembalikan berkas pendaftaran ke dpc demokrat
bahkan lanjtunya, sang oknum kepala sekolah hanya mendapat sanksi perjanjian di atas materai yang dibuat sendiri oleh oknum kepala sekolahtersebut.
“bagaimana nasib anak yang diduga di lecehkan dan bagaimana status guru tersebut,” tanyanya.
“tentu saja kita tidak ingin mewariskan generasi yang hidup dengan trauma. oleh karena itu, perlu dilakukan dekonstruksi dan demistifikasi terhadap berbagai hambatan struktural dan kultural yang menjadikan kekerasan di sekolah sebagai praktik normal dan tidak dapat dilawan,” jelasnya.
menurutnya, semua warga sekolah perlu diyakinkan bahwa, membicarakan dan melaporkan adanya praktik kekerasan bukan hal tabu, siapa pun pelakunya.
baca juga:budi yako akan bersaing di pilwako jambi ikuti mekanisme partai, optimis memenuhi syarat 
baca juga:habis lebaran, sah kembali bawa program germas untuk masyarakat jambi
untuk itu, dibutuhkan perangkat hukum yang mampu memberikan edukasi, advokasi, dan sanksi berbasis keberpihakan kepada korban.
“para pelapor, terutama jika mereka korban, harus dilindungi dan diberikan pendampingan. sebaliknya, para pelaku juga perlu diberikan sanksi tegas. ini sebagai pengingat bahwa sekolah bukan lagi rumah untuk kekerasan,” harapnya.
menurutnya, tidak hanya berhenti. seharunya pelaku yang diduga melakukan tindak asusila pada muridnya tersebut harus dihukum seberat-beratnya seperti pencabutan status nya sebagai pegawai negeri sipil (pns)
“dan dipidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak,” terangnya.
baca juga:siswa smk di kerinci otaki perampokan, polisi berhasil amankan tiga pelaku
baca juga:diancam penjara seumur hidup, duo pembunuhan driver maxim dijerat pasal 339 khup 
dalam pasal 81 dan 82 undang-undang tentang perlindungan anak, kata dia, diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun.
sementara bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut uu no 39 tahun 1999 tertuang dalam pasal 52 (1) bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.
pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
pasal 64 bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
baca juga:biaya perkara (2)
baca juga:ungkap chat percobaan pemerasan, oknum polisi tebo bantah rudapaksa 
pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum , berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan anak.
“hal itu tentu menjadi cambuk bagi pelaku asusila yang berada disekolah, kita tentu tidak ingin kasus seperti ini terulang lagi di sekolah sekolah, maka dari itu kita ingin pelaku kasus asulia di hukum seberat beratnya,” tegasnya. (rul/zen)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 22 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan