Dewan Minta Walikota Sungai Penuh Bertindak Tegas, Beri Sanksi Dinas PU dan Kontraktor Proyek Jalan Rusak

SUNGAIPENUH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungaipenuh meminta Walikota Sungai Penuh membongkar dan memperbaiki kembali Proyek Batu Audensit di jalan depan Gedung Nasional yang menjadi icon baru Kota Sungai Penuh.

Hal ini karena jalan tersebu sudah rusak. Padahal baru dibangun. Hal ini disampaikan Mulyadi Yacub, Ketua Komisi Tiga DPRD Kota Sungai Penuh, dia mengatakan bahwa terkait dengan jalan yang baru dibangun depan Gedung Nasional yang rusak tersebut dewan telah meminta agar jalan tersebut diperbaiki. 

“Kami minta jalan tersebut diperbaiki dan kami juga meminta Walikota Sungai Penuh untuk mengambil tindakan terhadap Dinas PU dan juga rekanan yang mengerjakan jalan tersebut,”katanya.

Dewan mempertanyakan sikap Walikota Sungai Penuh terhadap langkah apa yang sudah diambil baik untuk PU ataupun pada kontraktornya.

BACA JUGA:Usulan Kebutuhan PNS dan PPPK Diperpanjang Hingga 30 April 2024

BACA JUGA:Jangan Takut Ketinggalan, Cek Jadwal Keberangkatan Pesawat Jambi-Jakarta Sabtu 27 April 2024

“Untuk Walikota apa langkah yang sudah diambil baik untuk pu ataupun pada kontraktornya,”katanya.

Mulyadi mengatakan terkait jalan tersebut, dalam rapat paripurna fraksi-fraksi telah meminta agar jalan tersebut diperbaiki.

“Dewan telah bersikap bahkan fraksi sudah memadukan dalam pandangan fraksi dalam LKPJ Walikota tahun 2023 sudah di sampaikan,”jelasnya.

Sebelumnya Yudi, dari Forum Peduli Daerah mengkritik pembangunan proyek tersebut yang terkesan tidak dibangun dengan baik ini bisa dilihat dari kondisi proyek saat ini sudah hancur. 

BACA JUGA:Rekomendasi Camilan Sehat yang Dapat Dikonsumsi Sebelum Olahraga

BACA JUGA:Waspada Bahaya Bahan Kimia Pada Makanan Laut

“Pemerintah Kota Sungai Penuh gagal dalam perencanaannya sehingga kualitasnya tidak bagus, ini proyek pemasangan Batu Audensit, yang amburadul dan terkesan asal jadi,”jelasnya.

Dijelaskan Yudi, bahwa paket proyek tersebut adalah rekonstruksi jalan protokol tersebut menghabiskan dana yang cukup besar yakni 889 juta rupiah. “Kita minta ini bisa segera di Audit oleh BPK,”himbaunya.