MK Batalkan Pasal Berita Bohong dan Pencemaran Nama Baik di Peraturan Pidana

Reporter: Aditiya |

Editor: Rizal Zebua |

Sabtu , 27 Apr 2024 - 14:09

Ilustrasi berita bohong-jambi independent -

JAMBIKORAN.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) RI membatalkan pasal berita bohong yang menimbulkan kehebohan.

Yakni Pasal 14 dan Pasal 15 pada UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-uang Hukum Pidana.

Pasal tersebut, menurut hakim MK tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara indonesia.

Hakim MK membacakan putusan tersebut pada Kamis 21 Maret 2024 lalu.

Gugatan judicial review itu diajukan oleh dua pembela hak asasi manusia, Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanti, serta dua organisasi yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Khusus berita bohong, menurut hakim Konstitusi, pasal tersebut ambigu karena tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga dapat membatasi hak setiap orang untuk berpendapat.

Penggunaan kata keonaran dalam pasal tersebut dapat berpotensi menimbulkan kegemparan, kerusuhan, dan keributan karena memiliki gradasi yang berbeda-beda.

Selain itu, berita bohong yang tidak jelas, juga berpotensi dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memidana pelaku.

Tanpa tahu apakah berita yang disebarkan dengan sengaja palsu atau memberikan kritik yang bersifat konstruktif.

“Dengan demikian, masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagai bentuk partisipasi publik dalam kehidupan berdemokrasi,” tutur hakim Konstitusi.

mk batalkan pasal berita bohong dan pencemaran nama baik di peraturan pidana                            jambikoran.com - mahkamah konstitusi (mk) ri membatalkan pasal berita bohong yang menimbulkan kehebohan.
yakni pasal 14 dan pasal 15 pada uu no 1 tahun 1946 dan pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran nama baik yang diatur dalam kitab undang-uang hukum pidana.  
pasal tersebut, menurut hakim mk tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara indonesia.
baca juga:sejumlah tokoh dan masyarakat kota jambi padati media center har
baca juga:pasukan israel menargetkan jurnalis palestina di jalur gaza
hakim mk membacakan putusan tersebut pada kamis 21 maret 2024 lalu.
gugatan judicial review itu diajukan oleh dua pembela hak asasi manusia, haris azhar dan fatiah maulidiyanti, serta dua organisasi yakni yayasan lembaga bantuan hukum indonesia (ylbhi), dan aliansi jurnalis independen (aji). 
khusus berita bohong, menurut hakim konstitusi, pasal tersebut ambigu karena tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga dapat membatasi hak setiap orang untuk berpendapat. 
penggunaan kata keonaran dalam pasal tersebut dapat berpotensi menimbulkan kegemparan, kerusuhan, dan keributan karena memiliki gradasi yang berbeda-beda.
 baca juga:jurnalis dan komunitas jajal performa new honda stylo 160, fashion urban city rolling
baca juga:aji jambi tingkatkan kapasitas jurnalis, untuk memverifikasi disinformasi isu minoritas
selain itu, berita bohong yang tidak jelas, juga berpotensi dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memidana pelaku.
tanpa tahu apakah berita yang disebarkan dengan sengaja palsu atau memberikan kritik yang bersifat konstruktif.
“dengan demikian, masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagai bentuk partisipasi publik dalam kehidupan berdemokrasi,” tutur hakim konstitusi.
data safenet sejak 2020-2023, terdapat 32 kasus pasal berita bohong dan 14  kasus pasal 310 kuhp. 
salah satunya kasus penyalahgunaan pasal berita bohong, telah menjerat 3 petani pakel di banyuwangi, jawa timur yakni suwarno, mulyadi, dan untung pada 2023.
baca juga:ada pesan untuk cancer minggu ini, mesti perbanyak rasa syukur
baca juga:uang makan minum siswa tahfiz dikorupsi, asn kabid sd diknas musi rawas jadi tersangka
ketiganya di penjara dan divonis bersalah dengan dalil menyebarkan berita bohong setelah berjuang mempertahankan tanahnya dari korporasi.  
ketua umum aji, sasmito, menyebut, putusan mahkamah konstitusi tersebut sangat penting bagi kebebasan pers, sehingga aji terlibat dalam gugatan tersebut. 
aji indonesia mencatat terdapat 4 jurnalis yang pernah dijerat oleh polisi dan jaksa penuntut umum dengan mengaitkan pasal uu informasi dan transaksi elektronik dengan pasal berita bohong. 
usai pemilu 2019, berita bohong sering digunakan oleh pejabat publik dan menjadi cara untuk merepresi warga di era digital.
baca juga:jasad kakek pencari batu ditemukan sejauh 40 km
baca juga:bakal ada tiga tersangka baru, kasus pembunuhan santri di tebo
pasal itu memuat hukuman penjara 10 tahun bagi siapa pun yang kritik dan beritanya dianggap sebagai hoaks. 
“dengan dalih melawan berita bohong, aktor negara dan aktor non-negara  menyalahgunakan pasal tersebut untuk merepresi kritik di ruang digital. padahal pasal berita bohong di uu nomor 1 tahun 1946 itu lahir satu tahun setelah indonesia merdeka yang saat itu tentu saja belum ada internet,” ujar sasmito.
dengan dihapusnya pasal berita bohong, sasmito mendesak agar dpr ri dan pemerintah mencabut pasal-pasal sejenis yang diadopsi ke dalam uu informasi dan transaksi elektronik perubahan kedua serta kuhp baru yang akan berlaku pada 2026.  
sasmito menuturkan, masalah berita bohong seharusnya diselesaikan dengan mengintensifkan literasi digital ke dalam pendidikan, mendorong platform media sosial meningkatkan moderasi konten, menjamin akses informasi yang transparan, dan meningkatkan kualitas jurnalisme. 
baca juga:protes kebijakan biden soal gaza, jubir deplu as mundur
baca juga:13,6 juta wajib pajak sudah lapor spt
selain itu terkait defamasi, sudah seharusnya pemerintah indonesia melakukan dekriminalinalisasi seperti yang telah dilakukan di 50 negara.  
menurut salah satu kuasa hukum pemohon, feri amsari dari themis indonesia, putusan mk kali ini patut diapresiasi sebagai upaya menegakkan jaminan kebebasan menyampaikan dan mengelola informasi melalui berbagai media yang digunakan masyarakat sebagaimana dijamin pasal 28f uud 1945. 
sehingga menurutnya segala kasus kriminalisasi warga negara yang menggunakan ketentuan pasal 14 dan 15 dari uu nomor 1 tahun 1946 harus dibatalkan dan tidak boleh lagi digunakan aparat penegak hukum. 
“ketidakpatuhan terhadap putusan mk adalah tindakan melawan konstitusi,” ujar feri.
baca juga:iday divonis 2 tahun penjara, kasus penebangan, hutan dan pembakaran lahan
baca juga:ajak generasi muda manfaatkan layanan asuransi
direktur eksekutif lokataru foundation delpedro,  marhaen menuturkan, putusan mahkamah konstitusi tersebut memberikan sedikit harapan terkait perlindungan terhadap kebebasan sipil di indonesia, yang seharusnya menjadi hal yang lebih dulu dipertimbangan bagi mahkamah konstitusi untuk membatalkan pasal-pasal ambigu yang masih terdapat dalam kuhp baru dan uu ite terbaru, jika diuji di masa mendatang. 
keputusan ini juga perlu dijadikan landasan pemikiran bagi hakim di peradilan umum dan aparat penegak hukum bahwa pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.(*)