Rp174 Juta Jadi Temuan BPK, Dugaan SPPD Fiktif Di DPRD Kerinci

KERINCI - Nyanyian staf DPRD Kerinci terkait isi dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif, di DPRD Kabupaten Kerinci, ternyata benar menjadi temuan BPK RI.

Dari informasi yang didapat Jambi Independent,  salah satu poin yang menjadi temuan adalah, adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas ganda, ini diketahui berdasarkan hasil laporan pemeriksaan BPK-RI perwakilan Jambi nomor 15.B/LHP/XVIII.Jambi/ 05/2024 tanggal 4 Mei2024 perihal belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan.

Di dalam surat tersebut, bahwa pada tahun 2023 sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci, mendapat temuan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp174.015.444.

Adapun rinciannya ykni, perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sebesar Rp87.553.356. Kemudian kelebihan biaya BBM sebesar Rp80.941.488.

BACA JUGA:OJK Paparkan Strategi Hadapi Tekanan Terhadap IHSG

BACA JUGA:Masih Ada Naturalisasi Pesepak Bola Untuk Timnas Indonesia

Selanjutnya, kelebihan pembayaran perjalanan dinas ganda senilai Rp5.520.600.

Terkait dengan temuan ini, bahwa Sekretaris DPRD Kerinci, Jondri Ali, mengaku sudah menyelesaikan semua temuan BPK RI tersebut. 

“Semua temuan sudah dikembalikan oleh pemakai, sesuai waktu yang ditentukan. Tidak ada, masalah makanya TPP di sekwan semua ASN sekarang sudah menerimanya,” kata dia.

Namun terpisah, Lepala Inspektorat Kerinci, Zufran mengaku belum mengetahui, kalau temuan BPK di sekretariat DPRD Kerinci sudah dikembalikan.

BACA JUGA:MotoGP Akan Rayakan 75 Tahun di Silverstone dengan Livery Retro Unik

BACA JUGA:Lama Baru

Hal ini disampaikan Zufran, saat ditanya soal apakah temuan BPK-RI RI Perwakilan Jambi terhadap SPPD fiktif sudah dikembalikan ke kas daerah? Dia menjawab, belum mengeceknya.

“Belum kita cek, karena masih ada waktu sesuai rekomendasi 60 hari batas akhir pengembalian yang kita minta sesuai surat kita,” terangnya.