Dewan Segera Panggil Kepala DPMPTSP Muaro Jambi

Reporter: Junaidi |

Editor: Surya Elviza |

Minggu , 14 Jul 2024 - 19:39

USANG : Tiga bangunan di SMKN 1 Tanjabbar ambruk dimakan usia.-Khairul Umam/Jambi Independent -Jambi Independent

JAMBI - Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi berencana akan memanggil Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR. Hal tersebut buntut adanya rencana pembangun CPO di Desa Sembubuk.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Muaro Jambi Indra Gunawan atau yang akrab disapa Datuk Paul saat dikonfirmasi menyayangkan pernyataan Dinas PMPTSP, DLH dan PUPR yang tidak mengetahui adanya rencana pembangun CPO tersebut yang saat ini sedang ada pengerjaan penimbunan.

"Kok bisa Dinas PMPTSP tidak tau, perizinan kan ada pada dinas mereka," ungkap Datuk Paul Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PPP Dapil Kumpeh Ulu, Kumpeh.

Lebih lanjut Datuk Paul menyebutkan, Komisi II DPRD Muaro Jambi berencana akan memanggil Dinas Dinas terkait untuk meminta kejelasan dan kebenaran terkait adanya aktivitas rencana pembangunan CPO di Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

"Dalam waktu dekat ini, kami dari Komisi II kebetulan membidangi masalah perizinan akan memanggil Dinas Terkait untuk meminta penjelasan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan adanya penimbunan yang diduga bakal dijadikan sebagai tempat usaha Pabrik Cruse Palm Oil (CPO).

Penimbunan diduga ilegal tersebut terjadi di Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Akibat dari penimbunan diduga ilegal itu, membuat warga sekitar meresa resah, karna aktivitas Penimbunan itu menimbulkan debu, dan dapat merusak kesehatan warga.

Seperti yang disampaikan oleh Hendri warga Desa Senaung menyebutkan dengan adanya musim panas dan aktivitas kendaraan bermuatan tanah yang melewati jalur RT 08 dan 06 menuju ke aktivitas usaha yang ada di Desa Senaung maupun desa Sembubuk membuat aktivitas warga menjadi terganggu.

"Darurat Debu. Kami warga merasa terganggu dengan banyaknya debu jalanan yang meresahkan masyarakat sekitar dan pengguna jalan khususnya yang tinggal di Desa Senaung yang terdampak," ucapnya dengan nada geram.

dewan segera panggil kepala dpmptsp muaro jambi                            jambi - anggota dprd kabupaten muaro jambi berencana akan memanggil dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp), dinas lingkungan hidup dan dinas pupr. hal tersebut buntut adanya rencana pembangun cpo di desa sembubuk.
wakil ketua komisi ii dprd muaro jambi indra gunawan atau yang akrab disapa datuk paul saat dikonfirmasi menyayangkan pernyataan dinas pmptsp, dlh dan pupr yang tidak mengetahui adanya rencana pembangun cpo tersebut yang saat ini sedang ada pengerjaan penimbunan. 
"kok bisa dinas pmptsp tidak tau, perizinan kan ada pada dinas mereka," ungkap datuk paul wakil ketua komisi ii dari fraksi ppp dapil kumpeh ulu, kumpeh. 
lebih lanjut datuk paul menyebutkan, komisi ii dprd muaro jambi berencana akan memanggil dinas dinas terkait untuk meminta kejelasan dan kebenaran terkait adanya  aktivitas rencana pembangunan cpo di desa sembubuk kecamatan jambi luar kota kabupaten muaro jambi. 
baca juga:bangunan smkn 1 tanjabbar ambruk, kepsek : sudah lama lapor diknas provinsi karena rusak
baca juga:dipengaruhi dengan negara tujuan, soal harga pinang yang turun
"dalam waktu dekat ini, kami dari komisi ii kebetulan membidangi masalah perizinan akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan," ucapnya. 
diberitakan sebelumnya, masyarakat kabupaten muaro jambi mengeluhkan adanya penimbunan yang diduga bakal dijadikan sebagai tempat usaha pabrik cruse palm oil (cpo). 
penimbunan diduga ilegal tersebut terjadi di desa sembubuk kecamatan jambi luar kota kabupaten muaro jambi. 
akibat dari penimbunan diduga ilegal itu, membuat warga sekitar meresa resah, karna aktivitas penimbunan itu menimbulkan debu, dan dapat merusak kesehatan warga.
baca juga:trump tampak sehat dan bugar, pasca alami insiden penembakan
baca juga:al haris dan hesnidar haris dianugerahi gelar adat nagari paninggahan solok
seperti yang disampaikan oleh hendri warga desa senaung menyebutkan dengan adanya musim panas dan aktivitas kendaraan bermuatan tanah yang melewati jalur rt 08 dan 06 menuju ke aktivitas usaha yang ada di desa senaung maupun desa sembubuk membuat aktivitas warga menjadi terganggu.
"darurat debu. kami warga merasa terganggu dengan banyaknya debu jalanan yang meresahkan masyarakat sekitar dan pengguna jalan khususnya yang tinggal di desa senaung yang terdampak," ucapnya dengan nada geram. 
"mohon solusi dari pihak berwenang untuk menanggulangi agar masyarakat khususnya warga senaung yang terdampak dapat terhindar dari debu jalanan yang dapat merusak kesehatan," timpalnya lagi. 
informasi yang didapat di lapangan, aktivitas penimbunan diduga ilegal tersebut nantinya akan dijadikan sebagai tempat usaha pabrik cruse palm oil (cpo) atau pengolahan minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit. 
baca juga:trump tampak sehat dan bugar, pasca alami insiden penembakan
baca juga:al haris dan hesnidar haris dianugerahi gelar adat nagari paninggahan solok
"kabar nya tempat ini mau dijadikan sebagai pabrik cpo," ujar warga yang ada di lokasi yang tidak ingin disebutkan namanya. 
sementara itu kepala dinas pmptsp maman zuharman saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengaku tidak mengetahui aktivitas penimbunan bangunan yang diduga bakal dijadikan sebagai pabrik cpo itu.
"terimakasih infonya, setelah di cek data nya, ternyata tidak ada pengajuan pembangunan pabrik cpo di lokasi tersebut. nanti kami koordinasi dengan dlh," sebutnya singkat.
sementara itu, kepala dinas lingkungan hidup kabupaten muaro jambi melalui kabid pengawasan lingkungan saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan terkait adanya usaha pembangunan pabrik cpo di lokasi tersebut. "dokumen lingkungannya belum ada," sebutnya dengan tegas. 
baca juga:usul dana abadi pariwisata, bisa untuk motogp hingga java jazz
baca juga:pemadanan nik-npwp sudah 99 persen
untuk itu dirinya minta agar masyarakat membuat laporan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut. "masyarakat buat laporan ke dlh," singkatnya. 
sementara sekretaris dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten muaro jambi, puja susanto menyebut, beberapa waktu yang lalu pelaku usaha tersebut ada meminta informasi terkait kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang.
"beberapa waktu yang lalau pelaku usaha tersebut ada meminta informasi tentang kesesuaian pemanfaayan ruang. namun itu hanya bentuk informasi terkait tata ruang, bukan merupakan izin. dan seharusnya mereka belum dapat melakukan aktivitas apa pun di lokasi tersebut ujarnya. 
puja juga menjelaskan, setiap kegiatan  aktivitas usaha harus di lengkapi dengan dokumen kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang. dan itu juga memjadi dasar untuk mengurus perizinan lainnya. "seharusnya ijin dulu yang diurus baru dilakukan aktivitas  pembangunan, jangan bangun dulu baru urus ijin," tandasnya. (jun/viz)