Banggar Minta OPD Ditertibkan, Buntut Defisit Anggaran

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 05 Aug 2024 - 18:56

PARIPURNA: Gubernur Jambi, Al Haris; Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto; Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Burhanuddin Mahir.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

JAMBI – Defisit anggaran di Provinsi Jambi, kembali terulang. Bahkan, ini adalah tahun ketiga Pemprov Jambi mengalami defisit anggaran, sehingga mau tidak mau harus ada rasionalisasi anggaran.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, sekaligus Ketua Banggar DPRD Provinsi Jambi mengatakan, memang di Provinsi Jambi terjadi defisit anggaran yang terus berulang.

Dia berharap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi harus betul-betul membuat ploting anggaran yang tepat.

“Hal-hal prioritas harus diploting. Kadang-kadang, OPD ketika dikasih ploting dari TAPD, digunakan untuk belanja kegiatan yang tidak prioritas, yang seharusnya bisa ditunda pengerjaannya. Sehingga yang wajib tidak terpenuhi,” katanya.

Edi mengatakan, pihaknya sudah berbicara dengan Gubernur Jambi mengenai persoalan ini. Dia menyarankan, agar para OPD yang tidak mengikuti ploting anggaran dan belanja untuk hal prioritas, harus ditertibkan.

“TAPD juga harus cermat. Jangan sampai hal ini terjadi lagi ke depannya. Saya berharap semua DPRD punya hak anggaran, sehingga di komisi-komisi juga bisa dibahas,” katanya.

Ditanyakan mengenai anggaran untuk Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Jambi, Edi mengatakan di Provinsi Jambi nilainya sangat kecil. Jika dibandingkan dengan anggaran Pokir DPRD di daerah lain, yang sampai Rp 10 miliar, di Jambi disebutkan edi hanya Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar.

“Itupun hasil reses. Masyarakat minta program, kita wujudkan. Kita tidak mau ada dikotomi Pokir dan program pemerintah, harus sama, satu pandangan,” katanya.

Diketahui, Provinsi Jambi, mengalami defisit anggaran. Sudirman, Sekda Provinsi Jambi sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan, Pemprov Jambi mengalami defisit sekitar Rp 400 miliar.

Hal ini disebabkan karena besarnya belanja, melebihi pendapat daerah.

banggar minta opd ditertibkan, buntut defisit  anggaran                            jambi – defisit anggaran di provinsi jambi, kembali terulang. bahkan, ini adalah tahun ketiga pemprov jambi mengalami defisit anggaran, sehingga mau tidak mau harus ada rasionalisasi anggaran.
ketua dprd provinsi jambi, edi purwanto, sekaligus ketua banggar dprd provinsi jambi mengatakan, memang di provinsi jambi terjadi defisit anggaran yang terus berulang. 
dia berharap, tim anggaran pemerintah daerah (tapd) provinsi jambi harus betul-betul membuat ploting anggaran yang tepat.
“hal-hal prioritas harus diploting. kadang-kadang, opd ketika dikasih ploting dari tapd, digunakan untuk belanja kegiatan yang tidak prioritas, yang seharusnya bisa ditunda pengerjaannya. sehingga yang wajib tidak terpenuhi,” katanya.
baca juga:polda jambi ungkap kasus peredaran narkotika seberat 463 gram
baca juga:wabup baktiar lepas peserta offroader, tambat fta reborn ke-5 
edi mengatakan, pihaknya sudah berbicara dengan gubernur jambi mengenai persoalan ini. dia menyarankan, agar para opd yang tidak mengikuti ploting anggaran dan belanja untuk hal prioritas, harus ditertibkan. 
“tapd juga harus cermat. jangan sampai hal ini terjadi lagi ke depannya. saya berharap semua dprd punya hak anggaran, sehingga di komisi-komisi juga bisa dibahas,” katanya.
ditanyakan mengenai anggaran untuk pokok pikiran (pokir) dprd provinsi jambi, edi mengatakan di provinsi jambi nilainya sangat kecil. jika dibandingkan dengan anggaran pokir dprd di daerah lain, yang sampai rp 10 miliar, di jambi disebutkan edi hanya rp 1,5 miliar sampai rp 2 miliar.  
“itupun hasil reses. masyarakat minta program, kita wujudkan. kita tidak mau ada dikotomi pokir dan program pemerintah, harus sama, satu pandangan,” katanya.
baca juga:tim tmmd siap sambut kedatangan tim pengawas
baca juga:sepanjang tahun 2024, enam hektar lahan di tanjabbar terbakar 
diketahui, provinsi jambi, mengalami defisit anggaran. sudirman, sekda provinsi jambi sekaligus ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) mengatakan, pemprov jambi mengalami defisit sekitar rp 400 miliar.
hal ini disebabkan karena besarnya belanja, melebihi pendapat daerah.
"dana transfer yang mestinya masuk, tidak masuk, kemudian ada pendapatan asli daerah (pad) yang targetnya tidak terpenuhi, itu juga yang mempengaruhi," katanya.
menurut sudirman, prediksi silpa tahun 2023 tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan, sehingga juga menjadi bagian yang mempengaruhi terjadi defisit anggaran. 
baca juga:polisi tangkap pelaku curanmor 17 tkp usai kabur dua bulan
baca juga:tali layangan kerap nyangkut di kabel, akibatkan pemadaman listrik mendadak 
"padahal kita ke depan 2025 itu tidak ada lagi dana multiyers tidak ada, dana untuk pilkada juga sudah tidak ada, tapi karena belanja di 2023,itu berimbas ke 2024," jelasnya.
sudirman juga tak menapik bahwa selama tiga tahun berturut-turut terjadi defisit. 
"di 2020 dampaknya di 2021-2022 karena dampak covid-19, di 2023 ditambah lagi kita berkewajiban untuk memenuhi belanja pilkada, itu sekitar rp 250 m," ungkapnya. 
menyikapi defisit tersebut, kata sudirman, maka dilakukan rasionalisasi anggaran. program yang dinilai atau belum prioritas, akan ditunda untuk tahun depan.
baca juga:tora sudiro akui gugup dan deg-degan ketika ingin menikahkan putri sulungnya
baca juga:partai golkar resmi dukung agus rubianto sebagai bacabub kabupaten tebo
"mau tidak mau rasionalisasi," pungkasnya.
sementara itu, gubernur jambi al haris mengatakan, masalah defisit ini sebaiknya ditanyakan kepada badan bggaran (banggar) dprd provinsi jambi. 
"jadi begini, kalau bicara defisit panjang ceritanya , mungkin tanya ke banggar saja, saya lupa angka nya," kata al haris usai menghadiri rapat paripurna di gedung dprd provinsi jambi tersebut. (enn/zen)