Masyarakat Aur Kenali Kecewa, Soal Aksi Tolak Stockpile PT SAS

JAMBI - Massa aksi gabungan masyarakat, LSM dan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di area Gedung DPRD Provinsi Jambi, Sabtu 6 Januari 2024 lalu mengaku kecewa.

Pasalnya, tuntutan mereka untuk menolak stockpile batu bara milik PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di lingkungan penduduk tak ditanggapi, baik oleh eksekutif maupun legislatif.

"Pemprov dan DPRD tak ada respon, tak ada satu pun yang menemui warga," ujar Thawaf Aly, Kordinator Lapangan Aksi, saat dihubungi pada Selasa 9 Januari 2024.

Atas sikap pemprov dan DPRD yang tak merespon tuntutan mereka, masyarakat dari Mendalo Laut, Mendalo Darat dan Aur Kenali akan kembali menggelar aksi demo dengan masa yang lebih besar. 

BACA JUGA:Sistem Belajar Jarak Jauh Diperpanjang, Bagi Sekolah Berdampak Banjir di Muaro Jambi

BACA JUGA:Denda Menanti Para Pelanggar, Persoalan Sampah di Kota Jambi

"Warga tetap menolak sampai stockpile batu bara milik PT SAS tak jadi dibangun di Aur Kenali dan sekitarnya," katanya.

Sebelumnya, usai menyuarakan aksi Sabtu lalu, kepada awak media, Thawaf mengatakan, masyarakat sangat kecewa dengan statement yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Jambi, Sudirman karena hanya ada 8 rumah yang terdampak dengan pembangunan stokpile batu bara tersebut.

"Ini mengalihkan isu, seolah-olah yang terdampak hanya 8 rumah dan itu akan di ganti untung. Tetapi 8 rumah itu sepakat tidak akan menjual, tidak mau ganti untung," katanya.

Aksi yang dilakukan masyarakat untuk menolak stockpile batu bara di wilayah Aur Kenali pada Sabtu lalu tersebut, bukan hanya dilakukan oleh laki-laki saja tapi juga banyak ibu-ibu yang ikut dalam aksi tersebut.

BACA JUGA: Infrastruktur dan Perkebunan Terdampak Banjir

BACA JUGA:Penjualan Durian di Bungo Cukup Menjanjikan

Bahkan salah satu ibu-ibu turut pula menjadi orator dalam aksi tersebut, dan pernyataannya viral di berbagai media sosial.

"Pas Pemilu kami disuruh milih mereka (Anggota DPRD), mereka bilang kalau ada masalah silakan adukan ke kami (Anggota DPRD), tapi pas kami ngadu tidak ditanggapi," kata seorang ibu-ibu dalam aksi tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris ketika dikonfirmasi mengenai penolakan tersebut menyatakan, izin bukan diberikan oleh Pemprov Jambi, melainkan dari pusat. Disamping itu, lahan merupakan milik PT SAS.