Ternyata Megawati Sudah Lama Restui Mahfud Md Untuk Mundur Dari Menteri Jokowi

Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah lama merestui calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"(Mahfud) Sudah lama diberikan restu (oleh Megawati)," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa 30 Januari 2024.

Hasto mengatakan, rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas dalam lingkup para pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3.

"Terkait dengan mundurnya Prof Mahfud sebenarnya sudah dirancang antara pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD bersama dengan partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura di dalam rapat dengan TPN beberapa waktu yang lalu," jelas dia.

BACA JUGA:Mengenal Lebih lanjut Tentang KPPS, Ini Tugas dan Kewajibannya

BACA JUGA:Pj Kalbar Minta Masyarakat Pilih Pemimpin yang Pro Pembangunan IKN

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini menambahkan, rencana mundurnya Mahfud juga ada dalam momentum yang baik. Sebab, rencana itu mengemuka di publik dibarengi dengan gerakan publik.

Gerakan itu, sebut Hasto, adalah berhenti mengikuti akun Instagram pribadi dari Presiden Jokowi. "Itu yang kemudian kami cermati," tambahnya.

Ditanya kapan pastinya Mahfud akan mundur dari menteri, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas.

Oleh karena itu, Hasto menilai Mahfud layak diberikan gelar pendekar hukum. "Tetapi Prof Mahfud sebagai pendekar hukum, itu juga harus menempatkan skala prioritas pada kepentingan bangsa dan negara," ujar dia.

BACA JUGA:Soal ITB Gandeng Pinjol Untuk Pembayaran Ukt, DPR: Cicilan UKT Dengan Pinjol Sangat Merugikan Mahasiswa

BACA JUGA:Resmi, Gaji Pns Per 2024 Naik Dari Golongan I - IV, Berikut Info Jelasnya

Selain itu, Mahfud juga disebut tengah mempercepat penyelesaian persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai menteri. Semisal, soal konflik agraria hingga hukum.

Penyelesaian konflik itu, menurut Hasto, agar sosok menteri pengganti Mahfud pun bisa melanjutkan apa yang sudah diselesaikan.