Otto: Peradi Beri Masukan Soal Penegakan Hukum kepada Prabowo-Gibran

Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Otto Hasibuan memastikan pihaknya akan memberikan masukan terkait penegakan hukum pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kita nanti akan memberikan masukan kepada pemerintahan mendatang supaya penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik,” kata Otto di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, penegakan hukum bukan hanya berbicara soal penindakan korupsi dan pidana lainnya saja, penegakan hukum juga harus memberikan keadilan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Hal tersebut dengan cara memastikan seluruh masyarakat kecil yang menjadi korban karena haknya direnggut, bisa mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang berlaku.

BACA JUGA:Ketua KPU Minta Ahli Noken Dihadirkan

BACA JUGA:Ekosistem Kendaraan Listrik segera Terbentuk

"Masih banyak persoalan tindak pidana umum juga yang menyangkut masyarakat di seluruh pelosok Indonesia yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah,” ujarnya.

Di ranah ini lah, lanjut Otto, pihaknya beserta Peradi akan terus memberikan masukan kepada pemerintah agar proses penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan adil.

"Apa yang sudah diraih selama ini, yang sudah bagus akan kita tingkatkan kembali," kata Otto.

Sebelumnya, dalam debat capres cawapres yang bertemakan hukum pada Selasa (12 Desember 2023) lalu, Prabowo sempat menjelaskan beberapa cara agar institusi penegak hukum serta pengadilan dapat bersikap independen dan adil.

BACA JUGA:Tegaskan Soal Susunan Kabinet, Jokowi: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

BACA JUGA:April 2024, Kota Jambi Alami Deflasi 0,05 Persen

Salah satu cara yang ditawarkan Prabowo yakni meningkatkan kualitas hidup para penegak hukum dan hakim di seluruh Indonesia.

"Saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim di Indonesia, semua pekerja di sekitarnya pengadilan dan semua penegakan hukum supaya mereka tidak bisa disogok tidak bisa dikorupsi," kata Prabowo saat debat putaran pertama yang diselenggarakan di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).