JAMBI, JAMBIKORAN.COM – Guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, Pemkot Jambi melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), sudah menurunkan Tim Optimalisasi Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2024.
Tim Optimalisasi Pajak bertugas melakukan upaya persuasif, teguran, penagihan, penyegelan serta pencabutan izin terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
Kepala BPPRD Kota Jambi, Nella Ervina mengatakan, pada hari pertama tim optimalisasi pajak bekerja, sudah ada beberapa pelaku usaha wajib pajak yang langsung membayar tunggakannya di tempat.
"Hari ini (Selasa, red) petugas kembali melakukan penyisiran wajib pajak di lapangan," kata Nella, Selasa 6 Agustus 2024.
BACA JUGA:BPPRD Kota Jambi Persiapkan Tim Optimalisasi, Ketaatan Wajib Pajak di Kota Jambi
BACA JUGA:Kontribusi Besar Pelayanan Tertib Administrasi, BPPRD Kota Jambi Jalin PKS dengan Kantor Pertanahan
Kata Nella, pada hari pertama (Senin, red) tim optimalisasi pajak turun, sudah berhasil mengumpulkan Rp300 juta dari wajib pajak yang memiliki tunggakan.
"Mereka langsung bayar di tempat saat tim optimalisasi turun," ujarnya.
Diungkapkan Nella, saat ini total ada 58 objek pajak yang masih memiliki tunggakan dan dikejar oleh tim optimalisasi.
"Targetnya Rp15 M. Objek pajaknya ada resto, hotel termasuk parkir," sebutnya.
BACA JUGA:BPPRD Beri Kemudahan Bayar PBB, Terapkan Layanan Mobil Keliling dan Goes To Mall
BACA JUGA:Gelar Pekan Panutan Pembayaran PBB, BPPRD Kota Jambi Serahkan SPPT PBB Secara Simbolis
Lebih lanjut Nella mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah mendapat peninjauan kembali dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), bahwa semua wajib pajak yang sudah pernah dilakukan optimalisasi selama dua tahun berturut-turut harus dilakukan peningkatan penindakan.
"Apakah nanti kita bekerjasama dengan aparat lain, kita akan evaluasi kembali untuk tiga hari kedepan. Kemudian dibahas lagi saat rapat bersama walikota untuk menentukan tindak lanjutnya seperti apa," ungkap Nella.
Sebelumnya, dikatakan Nella, tim Optimalisasi ini merupakan gabungan dari beberapa OPD terkait termasuk Kecamatan dan Kelurahan.