MUARATEBO - Meski Pemerintah Kabupaten Tebo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus menjadi perhatian. Apalagi sebagian temuan tersebut menimbulkan kerugian negara.
Ketua DPRD Tebo Mazlan mengingatkan eksekutif, untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh temuan BPK.
“Kalau memang rekanan membangkang, silahkan ambil efek jera buat rekanan, segera koordinasi dengan kejaksaan,” tegasnya.
Mazlan mengatakan, langkah cepat dan sigap harus ditunjukkan Pj Bupati untuk menyelesaikan temuan BPK itu.
BACA JUGA:Tuntut Pecat Kadus Pedukun, Massa Geruduk Kantor Bupati Bungo
BACA JUGA:Gubernur Hadir di Tengah Keluarga Besar Veteran Jambi, Al Haris Berikan Mobil Operasional
“Kami meminta kepada pemerintah daerah, segera menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang tepat agar temuan-temuan tersebut dapat diminimalisir di masa mendatang," ujarnya.
Di tempat terpisah, Sekda Tebo Teguh Arhadi mengatakan, dirinya sudah mendesak OPD untuk segera mengembalikan temuan BPK yang belum disetor ke kas daerah. Dengan hanya 35 persen pengembalian, Teguh menekankan pentingnya langkah tegas dan evaluasi serius dalam mengatasi masalah ini. Langkah proaktif diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rendahnya pengembalian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tebo menuai tanggapan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Tebo, Teguh Arhadi. Dalam wawancaranya, Teguh menekankan pentingnya tindakan serius dari kepala OPD, dalam menangani temuan BPK. Dia mendesak agar langkah-langkah konkret segera diambil untuk mengatasi masalah tersebut. (wan/enn)