DPRD Provinsi Jambi Setujui Penambahan 2 OPD Baru

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Surya Elviza |

Minggu , 02 Nov 2025 - 16:49

Pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Gubernur, dan Wakil Gubernur Jambi-Foto : Ist-Jambi Independent

JAMBI,JAMBIKORAN.COM - DPRD Provinsi Jambi, menggelar rapat paripurna Kamis 30 Oktober 2025. Dalam agenda pengamabilan keputusan, seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi menyetujui pembentukan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, usulan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dua OPD baru tersebut yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP).
Badan Pendapatan Daerah merupakan pecahan dari Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Dimana BPKPD pecah menjadi dua OPD yakni Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Sementara itu, DPKP merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dimana Dinas PUPR pecah menjadi dua OPD yakni DPKP dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Dengan bertambahnya dua OPD baru ini, maka total OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi menjadi 45.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafizh Fattah, mengatakan pembentukan dua OPD ini sudah melalui pembahasan yang cukup panjang bersama Pemerintah Provinsi Jambi.

"Ranperda tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Jambi dapat disetujui," ujar Hafizh Fattah.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Jambi Al Haris berharap dengan adanya penambahan OPD baru tersebut dapat memaksimalkan kinerja pemerintah, terutama disektor penerimaan daerah dan juga pemukiman rakyat.

"Tadi pengesahan daripada perubahan Perda SOTK atau strukturasi baru, di mana kita sedang mengajukan untuk khusus Badan Penerimaan Daerah, yang selama ini bergabung dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah. Kita ingin badan ini nanti akan bekerja untuk menggali potensi-potensi daerah kita menyangkut dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Karena kalau selama ini badan kelembagaan kita itu hanya kesannya mengelola uang saja, tidak mencari uang. Nah, kita bentuk tujuannya untuk mereka lebih maksimal. Satu badan mengelola keuangan, satu badan untuk mencari sumber-sumber PAD baru," ujar Al Haris.

"Kedua ada juga Perkim ya, Perumahan dan Permukiman. Selama ini kan kita lebih cenderung infrastruktur. Nah, sementara Jambi ini masih ada rumah-rumah kumuh. Target Presiden juga akan membuat tiga juta rumah, itu juga ada di sini. Kemudian juga beberapa kawasan di Jambi ini yang perlu kita benahi sama-sama, maka perlu ada Perkim juga," pungkasnya. (*)

dprd provinsi jambi setujui penambahan 2 opd baru                             jambi,jambikoran.com  - dprd provinsi jambi, menggelar rapat paripurna kamis 30 oktober 2025. dalam agenda pengamabilan keputusan, seluruh fraksi di dprd provinsi jambi menyetujui pembentukan dua organisasi perangkat daerah (opd) baru, usulan pemerintah provinsi jambi.
dua opd baru tersebut yaitu badan pendapatan daerah dan dinas perumahan dan kawasan pemukiman (dpkp). badan pendapatan daerah merupakan pecahan dari badan pengelolaan dan keuangan dan pendapatan daerah (bpkpd). dimana bpkpd pecah menjadi dua opd yakni badan pendapatan daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah (bkad).
sementara itu, dpkp merupakan pecahan dari dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr). dimana dinas pupr pecah menjadi dua opd yakni dpkp dan dinas pekerjaan umum dan tata ruang (putr). dengan bertambahnya dua opd baru ini, maka total opd di lingkup pemerintah provinsi jambi menjadi 45.
ketua dprd provinsi jambi, hafizh fattah, mengatakan pembentukan dua opd ini sudah melalui pembahasan yang cukup panjang bersama pemerintah provinsi jambi.
baca juga:tanjab barat sukses raih medali emas, ranking 4 di kejurprov petanque jambi 2025
baca juga:petani dapat tambahan alat pertanian traktor dan mesin air senilai rp 3,7 m
"ranperda tentang perubahan ketiga atas perda provinsi jambi nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi jambi, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dituangkan dalam keputusan dprd provinsi jambi dapat disetujui," ujar hafizh fattah.
pada kesempatan berbeda, gubernur jambi al haris berharap dengan adanya penambahan opd baru tersebut dapat memaksimalkan kinerja pemerintah, terutama disektor penerimaan daerah dan juga pemukiman rakyat.
"tadi pengesahan daripada perubahan perda sotk atau strukturasi baru, di mana kita sedang mengajukan untuk khusus badan penerimaan daerah, yang selama ini bergabung dengan badan pengelola keuangan daerah. kita ingin badan ini nanti akan bekerja untuk menggali potensi-potensi daerah kita menyangkut dengan pad (pendapatan asli daerah). karena kalau selama ini badan kelembagaan kita itu hanya kesannya mengelola uang saja, tidak mencari uang. nah, kita bentuk tujuannya untuk mereka lebih maksimal. satu badan mengelola keuangan, satu badan untuk mencari sumber-sumber pad baru," ujar al haris.
baca juga:blackpink puji penonton jakarta: “kalian nomor satu sepanjang tur!”
baca juga: rsud kerinci dan rsud bukit kerman resmi beroperasi komitmen bupati monadi tingkatkan layanan kesehatan
"kedua ada juga perkim ya, perumahan dan permukiman. selama ini kan kita lebih cenderung infrastruktur. nah, sementara jambi ini masih ada rumah-rumah kumuh. target presiden juga akan membuat tiga juta rumah, itu juga ada di sini. kemudian juga beberapa kawasan di jambi ini yang perlu kita benahi sama-sama, maka perlu ada perkim juga," pungkasnya. (*)

Tag

Share