JAMBIKORAN.COM - Pemerintah telah menarik utang sebesar Rp 266,3 triliun hingga 31 Juli 2024, mencapai 41,4% dari target pembiayaan anggaran 2024 yang sebesar Rp 648,1 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 36,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
"Target pembiayaan utang sebesar Rp 648 triliun, dengan realisasi saat ini mencapai Rp 266,3 triliun. Kenaikan ini cukup signifikan karena tahun lalu kita menekan pembiayaan utang seiring tingginya penerimaan dari booming komoditas," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi Agustus 2024 di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa 13 Agustus 2024.
Utang tersebut terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) senilai Rp 253 triliun dan pinjaman sebesar Rp 13,3 triliun. Penerbitan SBN meningkat 37,5% dibandingkan 31 Juli 2023, karena pada tahun 2023 pemerintah membatasi penerbitan SBN akibat tingginya penerimaan negara dari harga komoditas.
BACA JUGA:Hamas Kecam Penggunaan Warga Sipil Palestina sebagai Tameng Manusia oleh Tentara Israel
BACA JUGA:Penemuan Besar! Reservoir Air Raksasa di Bawah Permukaan Mars Ditemukan, Potensi Isi Lautan
"SBN neto hingga akhir Juli mencapai Rp 253 triliun, naik 38% dari tahun lalu, sebagai bagian dari kebijakan countercyclical. Saat ekonomi menurun, kita stabilkan, dan saat ekonomi naik, penerbitan lebih kecil untuk meredam dampak harga komoditas tahun lalu. Ini adalah contoh dari countercyclical in action," ujar Sri Mulyani.
Realisasi pinjaman juga naik 21,6% dari Rp 11 triliun pada 31 Juli 2023. Sementara itu, pembiayaan nonutang tercatat sebesar Rp 49,3 triliun. Pemerintah tetap mengelola pembiayaan melalui utang dan nonutang dengan prinsip kehati-hatian, terukur, dan fleksibel. Total realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Juli mencapai Rp 217 triliun.
"Hingga 31 Juli, total pembiayaan mencapai Rp 217 triliun atau 41,4% dari target APBN yang ditetapkan dalam UU APBN," tambah Sri Mulyani.
Defisit APBN hingga 31 Juli 2024 tercatat sebesar Rp 93,4 triliun atau 0,41% dari PDB. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kemandirian pembiayaan APBN melalui pendalaman pasar domestik dan penguatan sistem keuangan, dengan sinergi antara sektor fiskal, moneter, dan keuangan.
BACA JUGA:Pemprov Jambi Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Sambut HUT RI ke-79
BACA JUGA:Pemkab Muaro Jambi Adakan Berbagai Kegiatan untuk Merayakan HUT RI ke-79
Pengendalian defisit diiringi dengan pengembangan pembiayaan yang inovatif dan kreatif untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
Menkeu menegaskan bahwa pemerintah fokus mengendalikan defisit agar sesuai target pada akhir 2024, dengan optimalisasi belanja dan peningkatan penerimaan agar sesuai target.
"Kita tetap menjaga disiplin belanja agar postur APBN tidak terlalu menyimpang dari yang telah ditetapkan," tutupnya. (*)