JAMBI - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih menjadi fenomena yang kerap terjadi Indonesia, terlebih jika memasuki musim kemarau, seperti yang selalu terjadi di Provinsi Jambi.
"Pemprov meminta penambahan anggaran Rp 900 juta untuk Karhutla ini kalau memang diperlukan tidak apa-apa dan akan kita kawal," kata Pinto Jayanegara, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi.
Dia berharap, di tahun-tahun kedepannya Karhutla berkurang.
Namun, memang harus dikawal seutuhnya, jangan hanya simbolis saja.
BACA JUGA:Kurangi Stunting Di Pinggiran, SAH Minta Optimalisasi Penggunaan Dana Desa
BACA JUGA:10 Manfaat Menakjubkan dari Air Rebusan Daun Pepaya untuk Kesehatan Tubuh
Apalagi, katanya, perusahaan-perusahaan nasional yang ada di Provinsi Jambi, memanfaatkan momentum sengaja untuk membakar Lahan mereka agar lebih cepat dan efisien bagi perusahaan.
"Kita paham sekali modus-modus dengan sengaja membakar lahan ratusan hektar, tetapi berlindung dibalik Karhutla,” sebutnya.
“Maka yang benar-benar harus diproses adalah perusahaan yang memanfaatkan momentum, bukan masyarakat yang hanya mencari sesuap nasi untuk kehidupan keluarga," ujarnya.
Dia mengatakan, Pemprov Jambi juga harus mengedukasi masyarakat, jangan hanya solusi reaktif.
BACA JUGA:Ribuan Simpatisan Iringi BBS Jun Mahir Mendaftar ke KPU Muaro Jambi
Berikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak yang diakibatkan jika terjadi Karhutla, dan menyelenggarakan pertemuan bersama perangkat desa dan masyarakat, guna memberikan pemahaman terhadap risiko terjadinya Karhutla.
Serta, menjelaskan tata cara pembukaan lahan, di antaranya tidak dengan cara membakar hutan dengan sengaja.
"Bersikap tegas kepada oknum yang tidak mematuhi larangan membakar hutan dan lahan, seperti melakukan tindakan penangkapan dan pemberian sanksi tegas, sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” jelasnya.