JAKARTA, JAMBIKORAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh menteri untuk mendukung penuh transisi pemerintahan yang akan berlangsung efektif mulai 20 Oktober 2024 mendatang.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Jokowi menekankan pentingnya stabilitas ekonomi dan sosial menjelang pergantian kepemimpinan.
"Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif" tegas Jokowi.
Ia juga menekankan pentingnya perumusan kebijakan yang harus segera diselesaikan, terutama untuk program - program unggulan presiden terpilih.
BACA JUGA: Jangan Apa-Apa Obat! Ini DIa Tips Menghilangkan Nyeri Haid
BACA JUGA:Kesel HP Kalian Lambat? Ini Tips Tingkatkan Performa HP Android Biar Kenceng!
Jokowi berharap transisi pemerintahan berjalan lancar sehingga Pemerintahan baru dapat langsung bekerja dan menjalankan programnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di masa transisi.
"Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” ujar Jokowi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota kabinet atas segala kekurangan selama sepuluh tahun kepemimpinannya.
BACA JUGA: Trend 'Life Path' Menyerbu Generasi Milenial dan Gen Z: Ketahui Jalan Hidup Lewat Tanggal Lahir
BACA JUGA:Maulid Nabi Muhammad SAW, SAH Tekankan Suri Tauladan Kehidupan Nabi
“Jika dalam sepuluh tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi, dan ada hal yang kurang maksimal, sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ungkapnya.
Sidang Kabinet Paripurna ini menjadi momen refleksi dan penutup bagi perjalanan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Ini juga menjadi persiapan menjelang estafet kepemimpinan kepada pemerintah yang baru.
Diketahui, Sidang Kabinet Paripurna kedua ini dilaksanakan dalam masa Presiden berkantor di IKN hingga 19 Oktober 2024, satu hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. (*)