JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengkritik keras pengabaian hukum internasional oleh Israel dalam pidatonya di G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 yang diadakan di Brasil.
Menurut Puan, langkah sepihak itu semakin memperburuk eskalasi konflik Gaza dan mengabaikan seruan internasional untuk perdamaian.
Dia pun menyerukan agar PBB dan sistem tata kelola global diperbaiki untuk menjawab tantangan abad ke-21 yang semakin kompleks, termasuk pemanasan global dan krisis pangan.
Dalam pidatonya pada hari terakhir KTT G20, Puan menegaskan bahwa dunia harus bekerja sama secara lebih efektif.
BACA JUGA:Pastikan Kementerian PANRB Akselerasi Program 100 Hari
BACA JUGA:Pemerintah Ingin Agar Inggris Dukung Minyak Kelapa Sawit RI
Puan lantas mengkritik sejumlah negara yang alih-alih memperkuat kerja sama internasional, justru mengambil langkah sepihak yang mengabaikan hukum internasional dan PBB.
"Inilah yang kita lihat di Gaza, di mana seruan komunitas internasional untuk mengakhiri perang diabaikan oleh Israel," ujar Puan, Sabtu, 9 November 2024.
Eskalasi konflik di Gaza, yang telah menyebabkan banyak korban jiwa terutama di kalangan warga sipil, menjadi salah satu contoh pengabaian hukum internasional yang dikhawatirkan Puan.
Puan lantas mengajak komunitas internasional, khususnya PBB, untuk melakukan reformasi dalam rangka menjawab tantangan abad ke-21.
Dia menyarankan agar Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, serta lembaga-lembaga keuangan internasional diperbaiki agar lebih responsif terhadap kebutuhan dunia.
"Dalam hal ini, Parlemen harus berada di garis depan dalam membela nilai-nilai demokrasi di tingkat nasional dan juga di tingkat global," sambungnya.
Menurut Puan, fungsi PBB sebagai organisasi internasional yang bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
Sekaligus mengatasi berbagai masalah global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan pelanggaran hak asasi manusia harus lebih relevan dengan kondisi saat ini.
“Konstituen kami menuntut PBB untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kenaikan harga pangan dan energi, dan bahkan meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Puan.
Puan juga menyoroti dampak serius dari pemanasan global, yang menurutnya telah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dunia.
Dalam konteks ini, dia mendorong parlemen di seluruh dunia untuk lebih aktif berperan dalam merumuskan solusi.
Sebab, pemerintah saja tidak cukup untuk menyelesaikan tantangan global yang kompleks ini.
“Parlemen harus berkontribusi untuk membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mereformasi tata kelola global. Parlemen juga harus menegaskan kembali komitmen terhadap hukum internasional dan piagam PBB sebagai prinsip panduan hubungan antar negara,” papar Puan.
Rangkaian pertemuan P20 di Brasil yang dimulai pada 6 November 2024 berakhir dengan disahkannya deklarasi bersama mengenai sejumlah isu prioritas global.
Pada upacara penutupan, Brasil menyerahkan kepemimpinan P20 kepada Afrika Selatan untuk tahun 2025. (*)