JAKARTA – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini, mengungkapkan bahwa gap pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan membuatnya tidak optimal.
Berdasarkan kajian EY Indonesia, kebutuhan pendanaan untuk UMKM pada 2026 diperkirakan mencapai Rp4.300 triliun, namun saat ini baru terakomodasi sekitar Rp1.900 triliun. Hal ini menyebabkan terdapat gap pembiayaan sebesar Rp2.400 triliun.
“Gap pembiayaan ini terjadi karena permintaan pinjaman atau kebutuhan pembiayaan UMKM lebih besar dibandingkan dengan sisi supply atau penyediaan dana dari lembaga keuangan,” kata Eisha Maghfiruha Rachbini saat dihubungi ANTARA di Jakarta.
Eisha menjelaskan bahwa keterbatasan akses pembiayaan UMKM disebabkan oleh beberapa faktor, seperti persyaratan pemberian pinjaman yang sering kali memerlukan kapasitas usaha, jaminan, serta penilaian profil risiko yang cukup ketat.
BACA JUGA:Bahaya Asam Lambung yang Dibiarkan Tanpa Penanganan
BACA JUGA:Merger XL Axiata dan Smartfren Buka Peluang Karier Baru Bagi Karyawan
Hal ini menjadi hambatan bagi banyak pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal, yang pada akhirnya menghambat ekspansi dan akumulasi modal mereka.
“Dampak jangka panjangnya adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang tidak akan optimal, karena UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia tidak dapat berkembang sesuai dengan potensi yang ada,” ujar Eisha.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Yuni Moriza, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (10/12), menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan kualitas UMKM di Indonesia.
Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-3 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, pengembangan kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif dan infrastruktur.
BACA JUGA:Satpol PP Bungo Tertibkan PKL
BACA JUGA:Polres Sarolangun Tangkap Anak di Bawah Umur
Helvi juga menekankan pentingnya pembiayaan bagi UMKM dan mengingatkan bahwa meskipun akses pembiayaan kini terus ditingkatkan, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar mereka mampu mengelola bisnis dengan baik dan memenuhi kewajiban pembayaran mereka.
“Jangan sampai perbankan mengucurkan kredit, kemudian mereka tersandera oleh non-performing loan (NPL) yang tinggi,” kata Helvi.
Pemerintah bersama dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan diharapkan dapat lebih memperhatikan penyediaan akses pendanaan yang lebih inklusif untuk UMKM, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor UMKM sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. (*)