Sebagai organisasi yang terus berupaya memperkuat sektor properti, REI Jambi tetap berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Abror juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara REI, pemerintah, lembaga perbankan, dan pihak terkait lainnya untuk mewujudkan pembangunan properti yang lebih baik.
Ia berharap agar pemerintah terus mendukung dengan kebijakan yang mempermudah iklim investasi properti, menyederhanakan regulasi, serta mempercepat pembangunan perumahan bagi masyarakat.
Selain itu, Abror mengimbau perbankan untuk terus bersinergi dengan pengembang guna menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, terutama dalam program KPR dan pendanaan konstruksi.
Lebih lanjut, Abror mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Jambi dalam waktu dekat akan meluncurkan layanan cepat untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sekaligus menerapkan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen.
Program ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam membeli rumah subsidi.
"Langkah ini sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yang ditandatangani oleh Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri," tambahnya.