JAMBI – Hari ini, Pemkot Jambi menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam menyusun rencana kerja tahunan.
Musrenbang ini menjadi forum penting dalam merancang pembangunan daerah yang lebih tematik, holistik, integratif, dan berbasis spasial.
Kepala Bappeda Kota Jambi, Suhendri menyebutkan, Musrenbang RKPD 2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi, RKPD Provinsi Jambi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, serta program strategis nasional yang telah ditetapkan.
Sebelum pelaksanaan Musrenbang, Pemkot Jambi telah menerima 3.981 usulan dari masyarakat melalui e-planning.
BACA JUGA:Fasilitas di Lapas Kurang Memadai, Hasil Razia dan Monev Hunian Napi
BACA JUGA:Terendah Rp 35.000 Tertinggi Rp 45.000, Besaran Zakat Fitrah dan Fidyah
“Usulan tersebut kemudian diverifikasi secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, hingga Forum Perangkat Daerah,” kata dia.
Pada tahap ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelaraskan usulan masyarakat dengan rencana kerja mereka. Sinkronisasi tersebut dilakukan dalam Forum Perangkat Daerah yang berlangsung pada 27 Februari – 7 Maret 2025.
Selain usulan masyarakat, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD juga telah diajukan melalui aplikasi SIPD RI, sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2024.
“Pokir DPRD ini akan ditelaah lebih lanjut sebagai masukan dalam penyusunan dokumen RKPD,” sebutnya.
Dalam rangka efisiensi dan optimalisasi kebijakan pembangunan, Musrenbang RKPD Tahun 2026 kali ini juga dirangkaikan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pemkot Jambi berharap perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Musrenbang RKPD ini menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan di Kota Jambi berjalan efektif dan sesuai aspirasi warga," singkatnya.(zen)