JAMBI- Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), mendorong penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) berbasis partisipasi warga.
Langkah tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat setelah rangkaian aksi unjuk rasa akhir Agustus hingga awal September lalu.
“Kita perkuat basis partisipasi masyarakat dengan sistem keamanan lingkungan, agar kondisi serupa tidak terulang,” kata Yusharto Huntoyungo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kamis (11/9).
Menurutnya, Siskamling tersebut merupakan kegiatan sosial yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, ia berkomitmen menghidupkan kembali program tersebut.
BACA JUGA:Kanwil DJPb Jambi Dorong UMKM Melek Digitalisasi
BACA JUGA:Wawako Sebut Jangan Lakukan Permainan
Tak hanya itu, dia sempat menyinggung tuntutan 17+8 yang terdiri dari 17 poin jangka pendek dan delapan poin jangka panjang.
Meski demikian, Pemerintah daerah (Pemda) diminta menjadi perpanjangan tangan pusat dalam mengagregasi persoalan masyarakat untuk kemudian disatukan dalam kebijakan nasional.
“Dengan begitu keputusan yang diambil bisa seirama dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, sehingga masyarakat pun lebih mudah memahami kebijakan pemerintah,” ucapnya.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya penguatan program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti bantuan sosial dan gerakan pangan.
“Contohnya bantuan sosial masyarakat, pemerintah mengeluarkan beras dari Bulog. Melibatkan pemerintah, swasta, BUMD menyalurkan bantuan dengan menambah margin agar sesuai dengan HET, hal itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah," tutupnya. (cr01/enn)