JAKARTA – Belum genap sepekan dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) periode 2024–2029 menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa sudah menuai kritik tajam dari publik. Hal ini dipicu oleh komentarnya mengenai tuntutan 17+8 yang dianggap meremehkan aspirasi rakyat.
Dalam pernyataannya, Purbaya mengatakan belum sempat mempelajari lebih jauh isi tuntutan tersebut. Ia juga menilai bahwa tuntutan itu datang hanya dari “sebagian kecil rakyat”. Ucapan tersebut sontak memicu kemarahan netizen dan menjadi perdebatan luas di media sosial.
Banyak pihak menilai pernyataan Menkeu baru itu menunjukkan sikap overconfidence dan bisa menjadi sinyal negatif bagi stabilitas publik maupun pasar.
Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik Universitas Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai komentar Purbaya mengandung dua bahaya besar. Pertama, menyederhanakan persoalan kompleks, dan kedua, menimbulkan keraguan pasar terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal pemerintah.
BACA JUGA:Imigrasi Kuala Tungkal Gelar Rapat Koordinasi Timpora di Muaro Jambi
BACA JUGA:Polres Tanjab Barat Tangkap Terduga Pelaku Penembakan Warga Tebing Tinggi hingga Tewas
“Demonstrasi bukan sekadar masalah perut. Kritik publik muncul karena kesenjangan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan. Menganggapnya hanya karena ‘hidup kurang enak’ mereduksi makna demokrasi,” jelas Achmad.
Ia menegaskan, pasar membaca setiap pernyataan Menkeu sebagai sinyal. Jika sinyal itu berupa keyakinan berlebihan tanpa rencana konkret, maka pasar bisa meragukan kapasitas pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal.
Achmad juga menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi 8 persen yang sempat disinggung Purbaya. Menurutnya, pertumbuhan bukan sekadar slogan, melainkan harus disertai strategi konkret.
“Pernyataan rakyat berhenti demo kalau ekonomi tumbuh, tidak hanya dangkal, tetapi juga berpotensi merusak komunikasi pemerintah dengan rakyat. Publik ingin peta jalan jelas. Apa strategi penciptaan lapangan kerja, bagaimana distribusi hasil pertumbuhan, dan sejauh mana belanja negara diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan. Kredibilitas seorang Menkeu tidak diukur dari retorika, melainkan konsistensi eksekusi kebijakan,” tegasnya.
Setelah kritik datang bertubi-tubi, Menkeu Purbaya akhirnya buka suara. Ia menyampaikan permintaan maaf dan mengakui bahwa gaya komunikasinya masih perlu diperbaiki.
“Saya masih pejabat baru, mungkin gaya bicara saya kurang pas. Kalau ada yang tersakiti, saya minta maaf. Ke depan akan lebih hati-hati,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, tidak menyangka bahwa ucapannya bisa dipelintir dan menyinggung masyarakat. Purbaya berjanji akan lebih cermat dalam menyampaikan pernyataan, terutama terkait isu-isu sensitif yang menyangkut kepentingan publik luas. (*)