MUARATEBO – Bupati Tebo Agus Rubiyanto melakukan silaturahmi sekaligus koordinasi strategis dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
Dalam agenda yang berlangsung pekan lalu itu, sejumlah isu krusial dibahas, mulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur hingga pemutakhiran data dana transfer ke daerah agar lebih optimal dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo.
Bupati Agus Rubiyanto menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi utama dalam pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang menekankan pentingnya wawasan dan kapasitas aparatur pemerintahan.
BACA JUGA:Tinjau Makan Bergizi Gratis, Bupati M. Syukur: Anak-Anak Semakin Semangat Sekolah
BACA JUGA: Bupati Tanjab Barat Apresiasi Atlet dan Pelatih Berprestasi dengan Bonus Penghargaan
“SDM adalah kunci. Ketika pejabat memiliki wawasan yang luas, mereka akan memahami peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan daerah, terutama dalam hal peningkatan kualitas SDM,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti masih banyaknya potensi anggaran dari pemerintah pusat yang belum terserap maksimal oleh daerah akibat minimnya pemahaman mekanisme dan kurangnya koordinasi.
“Sebenarnya banyak dana pusat yang bisa ditarik ke daerah. Namun jika tidak memahami prosedur dan jalur koordinasi, peluang itu akan terlewatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus Rubiyanto menyampaikan bahwa Kemendagri mendorong Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mulai mengalokasikan anggaran khusus bagi narasumber dan pelatihan pada tahun mendatang.
BACA JUGA:Prabowo Sebut Ada Pihak Sebarkan Kebohongan, Soal Negara Tak Hadir di Bencana Sumatera
BACA JUGA:Kerusakan Hutan Kian Masif, WALHI Ingatkan Ancaman Bencana Ekologis di Jambi
Langkah ini dinilai penting agar para pejabat daerah dapat aktif mengikuti bimtek, pelatihan, dan forum-forum strategis nasional.
Tak hanya itu, Kemendagri juga mengingatkan pentingnya sertifikasi pengadaan barang dan jasa bagi pejabat eselon II dan III sebagai bagian dari peningkatan kompetensi serta profesionalisme aparatur.
“Ini menjadi perhatian serius agar standar kapasitas dan kualitas pejabat daerah semakin baik,” pungkasnya. (*)