KUALATUNGKAL - Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait terhadap adanya keluhan warga yang menyebut gas elpiji 3 kilogram langka.
Tidak hanya langka, warga juga mengeluh harga gas yang tidak wajar atau di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) yakni diangka Rp 45 hingga 50 ribu per tabung.
BACA JUGA:Jokowi Mengaku Senang Mendengar Resiliensi Industri Keuangan
BACA JUGA:Kemenkeu Pilih Instrumen Investasi Sesuai Tujuan Keuangan
Menyikapi itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat langsung mengambil tindakan dengan melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait.
Diantaranya mengundang agen, pangkalan gas, pertamina beberapa kepala OPD dan Instansi terkait untuk menduduki persoalan yang terjadi saat ini.
Pada rapat yang dilakukan senin 04 maret 2024 dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanjab Barat Firdaus Khatab bahwa pihaknya mengundang pengawas lengkap, mulai dari Pertamina, Hiswana Migas, Agen, kemudian dari pihak kepolisian, Kejaksaan, OPD terkait dan para Camat.
Ia menyebut rapat koordinasi digelar untuk membahas gas elpiji 3 kilogram yang beberapa waktu yang lalu ini menjadi heboh dimasyarakat.
"Karena seperti nya sulit dijangkau dan harga tinggi," ujarnya.
Berdasarkan data Pemerintah Daerah sebenarnya untuk pasokan gas di Tanjung Jabung Barat ini sudah cukup bahkan berlebih.
"Ini yang perlu kita dudukan dengan tim, apa penyebabnya kita tanya dari Pertamina bagaimana sistem penyaluran akhir-akhir ini menyebabkan gas itu tidak ada di lapangan dan terindikasi harga gas itu tinggi. Karena tidak ada di lapangan tadi ini yang coba kita diskusikan dan kita mencari solusi,"tuturnya.
Pada intinya pihaknya mencoba mencari jalan penyelesaian, mulai dari jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
"Jangka pendek nya sudah dilakukan, dan kita akan melakukan operasi pasar, tapi dengan catatan kepada pengguna yang belum dapat tidak kepada pengecer," ungkapnya.
Asisten Setda ini menyebut, rumit nya nanti antara data dengan distribusi pihaknya meminta membuat SOP. Bagiaman mulai dari Pertamina, SPBE sampai ke pangkalan terlebih dahulu hingga penerimaan.
"Ini yang mengkhawatirkan kito ada kebocoran-bocoran itu sehingga ketika masyarakat butuh dak ada lagi gitu, malah ketemu nya di toko di pengecer ini yang coba kita buka ke Pertamina untuk membuat SOP nya," sebut Firdaus Khattab
Sementara itu, Kepala Dinas Perindag S. Tanjung menyebut dalam hasil rapat ini tadi di sepakati bahwa komitmen dalam regulasi penyaluran gas ini tertib administrasi dari pihak Pertamina ke agen, dari agen itu ke pangkalan dan dari panggkalan ke pengguna.
"Tetapi untuk Tanjung Jabung Barat ada zona tertentu untuk yang kita pangkalan nya belum mencukupi seperti di Seberang Kota ada 4 Pangkalan oleh karena itu dalam rapat ini disepakati bahwa pihak pangkalan akan menetapkan pelansir di desa Seberang Kota itu yang belum ada pangkalan, dengan harga tidak lebih dari kenaikan harga 20 persen," katanya.
Menurutnya, bahwa dalam minggu ini akan menyusun jadwal seluruh tim pengawas gas elpiji Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan diundang pada bulan Maret ini turun kelapangan razia disetiap pangkalan.
"Dalam minggu ini kita akan turun untuk mengawasi ke penyaluran gas disetiap pangkalan, "katanya.
Dia menyebut tadi juga disepakati bahwa perlu komitmen dari pihak Pertamina administrasi gas yang keluar dari Pertamina kepada agen sesuai fakta dilapangan.
"Kalau keluar dari Pertamina 560 itu ditemukan di Pangkalan 560, apabila terjadi pelanggaran dilapangan tidak singkron data nya maka itu salah satu instrumen yang dilaporkan tim yang turun dalam bulan ini," sebutnya.
Selanjutnya pihak pemerintah dalam hal ini ditingkat RT dikoordinasikan Camat akan mendata warga yang lebih berhak mendapatkan gas elpiji 3 kilogram ini. (Rul/viz)