Bendera Walhi Berkibar di Kantor DPRD Provinsi Jambi

Reporter: Jaillani |

Editor: Jennifer Agustia |

Senin , 04 Aug 2025 - 12:35

DEMO: Aksi unjuk rasa Walhi di gedung DPRD Provinsi Jambi.-JAILANI/JAMBI INDEPENDENT-

JAMBI,JAMBIKORAN.COM - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengibarkan bendera yang bertuliskan WALHI di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Senin, 4 Agustus 2025.

Aksi tersebut menjadi sorotan publik, apalagi bertepatan dengan maraknya tren pengibaran bendera non-resmi menjelang perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Massa menyuarakan protes keras terhadap operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai sewenang-wenang hendak merampas tanah masyarakat.

Mereka menuding Satgas melakukan penggusuran dengan dalih perizinan, padahal masyarakat telah lama mengelola lahan tersebut secara turun-temurun.

“Ini bukan hanya soal tanah, ini soal hidup kami,” kata salah satu orator aksi.

Dalam pernyataan sikapnya, massa WALHI menyampaikan sejumlah tuntutan:

menghentikan operasi penggusuran oleh Satgas PKH, mendesak Presiden turun tangan menyelesaikan konflik lahan, serta menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap para pejuang agraria, khususnya pimpinan gerakan rakyat yang selama ini memperjuangkan hak atas tanah.

Mereka menuntut agar Satgas PKH harus memastikan pemulihan ekosistem dalam kawasan tersebut.

bendera walhi berkibar di kantor dprd provinsi jambi                            jambi,jambikoran.com - ratusan masyarakat yang tergabung dalam wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) mengibarkan bendera yang bertuliskan walhi di kantor dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi jambi, senin, 4 agustus 2025.
aksi tersebut menjadi sorotan publik, apalagi bertepatan dengan maraknya tren pengibaran bendera non-resmi menjelang perayaan hari kemerdekaan 17 agustus.  
massa menyuarakan protes keras terhadap operasi satuan tugas penertiban kawasan hutan (satgas pkh) yang dinilai sewenang-wenang hendak merampas tanah masyarakat. 
mereka menuding satgas melakukan penggusuran dengan dalih perizinan, padahal masyarakat telah lama mengelola lahan tersebut secara turun-temurun.
“ini bukan hanya soal tanah, ini soal hidup kami,” kata salah satu orator aksi. 
dalam pernyataan sikapnya, massa walhi menyampaikan sejumlah tuntutan: 
menghentikan operasi penggusuran oleh satgas pkh, mendesak presiden turun tangan menyelesaikan konflik lahan, serta menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap para pejuang agraria, khususnya pimpinan gerakan rakyat yang selama ini memperjuangkan hak atas tanah.
mereka menuntut agar satgas pkh harus memastikan pemulihan ekosistem dalam kawasan tersebut.

Tag

Share