JAMBI - Belakangan ini, komentar terkait kualitas pelayanan publik di Kota Jambi tengah menjadi sorotan tajam.
Baik masyarakat maupun para anggota DPRD Kota Jambi. Terutama mengenai pelayanan di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Kota Jambi, yaitu Abdul Manap dan Abdurrahman Sayuti.
Seperti dalam Paripurna yang digelar untuk membahas tanggapan fraksi-fraksi terhadap LKPJ Walikota Jambi 2023, Anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi Demokrat Kebangsaan, Rominop, menyoroti penurunan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, situasi ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
BACA JUGA:Meski Turun, Tapi Harga Kebutuhan Pokok Belum Stabil
BACA JUGA:KPU Siapkan Strategi untuk Menghadapi MK
Rominop menegaskan bahwa pelayanan publik seharusnya meningkat dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun faktanya justru terjadi penurunan.
Penurunan dalam bidang Pelayanan Publik ini, menjadi perhatian serius para legislator. Bahkan mereka mendesak supaya Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi untuk berani melakukan evaluasi pegawai, termasuk melakukan rotasi, dan mutasi pegawai yang dianggap bekerja tidak maksimal. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi.
Fauzi mengatakan, seorang Pj Walikota bisa melakukan evaluasi kinerja bawahannya. Ia memberikan contoh terkait persoalan di RSUD Abdul Manap itu sudah terjadi berulang-ulang dan menjadi keluhan masyarakat.
"Pelayanan memang seperti yang tidak punya BPJS, atau Kartu Jambi Bugar, kadang-kadang di tolak. Kadang masyarakat melapor, dan kita tindaklanjuti baru pasien bisa ditangani. Saya Pikir faktor kemanusiaan sajalah. Apalagi sekarang BPJS sudah terkoneksi dengan NIK. Kami minta evaluasi kinerja ini dipercepat," ungkapnya.
BACA JUGA:Komisi II DPR Raker dengan KPU Hingga Kemendagri Evaluasi Pemilu 2024
BACA JUGA:AHY Berikan Arahan ke Fraksi Demokrat DPR RI
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Jambi, Jasrul. Ia menyoroti RSUD Abdurrahman Sayoeti di Seberang Kota Jambi yang dinilainya juga tak maksimal dalam memberikan pelayanan.
"Kalau bosan diganti saja petugasnya. Supaya pelayanan tetap bisa maksimal," jelasnya.
Terkait dengan adanya desakan dari DPRD Kota Jambi untuk segera melakukan evaluasi (rotasi/mutasi) pegawai, Sri belum memberikan jawaban yang pasti.