Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Berbeda Dugaan Korupsi Upgrade Stasiun Pandu Pelindo

Reporter: Rehan Fahri Septiawan |

Editor: Finarman |

Rabu , 22 May 2024 - 13:47

DITUNTUT: Terdakwa upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi pada PT Pelindo II Persero cabang Jambi, mengikuti sidang pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjab Timur.-Rehan Fahri Septiawan-Jambi Indepedent

Untuk diektahui, dalam dakwaannya JPU menyebutkan perbuataan terdakwa menyebabkan kerugian negara Rp 3,9 Miliar. Dalam persidangan, JPU membeberkan dugaan tindak pidana korupsi pada Pelindo yang yang dilakukan para terdakwa.

Menurut JPU, terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja sengaja melakukan persetujuan dan penandatanganan adendum II, karena sampai tanggal 23 Maret 2021 pekerjaan Upgrade Stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi belum juga selesai.

Sementara pada batas akhir kontrak, tanggal 22 Maret 2021 progres baru mencapai 73,75 persen. Sehingga terjadi deviasi minus sebesar 26,043 persen.

Agar bisa dilakukan addendum II, maka dirubah kurva S dan direkayasa bedasarkan kurva S awal, sehingga deviasi progress minus 3,858 persen. Dengan demikian layak untuk dijadikan perpanjangan kontrak.

Dari hasil rekayasa progres tersebut, dan atas saran dari saksi Andiranto Rahmadha dan saksi Tarzanni maka kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja selaku General Manager dan Saksi MT. Yombi Larasandi selaku Dirut PT. Way Bekhak Perkasa menandatangani addendum II.

Dengan addendum II itu, masa pekerjaan bertambah 20 puluh hari kalender, yang semula selama 393 hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Cara Mulai Kerja ( BAMK), diubah menjadi selama 413 hari kalender. Yaitu terhitung dari tanggal 2 April 2021 sampai dengan 22 April 2021.

Kemudian, lanjut JPU, terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja juga sengaja menyetujui dan menandatangani addendum III atas permintaan dari kontraktor pelaksana dan saran dari pelaksana konsultan pengawas serta saksi Andrianto Rahmadha, pada tanggal 28 April 2021.

Padahal saat itu sudah tidak lagi dalam masa kontrak. Karena terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja, mengetahui addendum II berakhir pada tanggal 23 April 2021, sementara pekerjaan belum selesai dikerjakan. Sehingga terdapat deviasi minus sebesar 16,823 persen (Laporan Progres Fisik Minggu ke-60A).

Terdakwa dengan sengaja memerintahkan dan menandatangani surat peringatan I, II dan III sebagai syarat administrasi untuk melakukan pemutusan kontrak yang dibuat mundur adalah tidak sesuai dengan ketentuan.

Seharusnya terdakwa Cheppy Rymeta Atmadja melakukan pemutusan kontrak terhadap PT Way Bekhak Perkasa setelah dilakukannya tahapan penanganan kontrak kritis terlebih dahulu diatur dalam dokumen teknis dan atau surat perjanjian kontrak atau SPK.

Perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yaitu memperkaya saksi MT. Yombi Larasandi selaku Direktur Utama PT Way Bekhak Perkasa sebagai penyedia pekerjaan fisik atau memperkaya orang lain, yaitu saksi Muhammad Ibrahim Hasibuan selaku Direktur PT 4 Cipta Konsultan sebagai penyedia pekerjaan jasa konsultan, yang pada akhirnya Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp3,9 miliar. (mg18/ira)

tuntutan jaksa penuntut umum berbeda dugaan korupsi upgrade stasiun pandu pelindo                            jambi - lima terdawa perkara tindak pidana korupsi pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi pada pt pelindo ii persero cabang jambi tahun anggaran 2019-2021 menjalani sidang lanjutan. jaksa penuntut umum kejaksaan negeri tanjab timur, membacakan tuntutan pidana terhadap lima terdakwa.
kelima terdakwa yaitu andrianto ramadhan selaku deputi gm operasional dan teknik pt pelindo ii cabang pelabuhan jambi periode 2020-2023, cheppy rymeta atmadja selaku general manager pt pelindo 2 cabang jambi periode 2021-2023, dan sadha trisharjantho selaku general manager pt pelindo 2 cabang pelabuhan jambi periode 2019-2021. dua terdakwa lagi mt yombi larasandi dan muhammad ibrahim hasibuan.
sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut dipimpin oleh hakim ketua ronald salnofri, hakim anggota yofistian dan yoanna nilakresna.
baca juga:penyidik polda jambi panggil tersangka provokasi demo perusakan kantor gubernur jambi
baca juga:warga oi meregang nyawa karena judi
jaksa penuntut umum, menuntut kelima terdakwa dengan hukuman pidana berbeda. terdakwa cheppy rymeta atmadja dan sandha trisharjantho, masing-masing dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. kedua terdakwa dibebankan denda rp 100 juta dengan subsidair 3 bulan kurungan.
selain itu, cheppy juga dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar rp 1.150.00penye0.000 yang diperhitungkan dengan barang bukti yang telah disita dari terdakwa, berupa uang tunai sebesar rp 350 juta dan uang tunai rp 800 juta.
dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa, dan dalam hal pada terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
kemudian, terdakwa mt. yombi larasandi dituntut pidana penjara selama 2 tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan.
selanjutnya, terdakwa andrianto rahmadha dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa andrianto rahmadha sebesar rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. dan terdakwa m ibrahim hasibuan dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda rp 50 juta dengan subsidair 3 bulan kurungan.
baca juga:ditpolairud jambi tahan nahkoda penabrak jembatan muara tembesi
baca juga:mantan menlu iran salahkan as atas kematian presiden raisi
“jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutannya pada sidang senin 23 mei 2024. agenda berikutnya, terdakwa dan tim penasihat hukum akan menyampaikan pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum kejaksaan negeri tanjab timur,” sebut suwarjo, humas pengadilan negeri/tipikor/hi jambi, selasa 25 mei 2024.
untuk diektahui, dalam dakwaannya jpu menyebutkan perbuataan terdakwa menyebabkan kerugian negara rp 3,9 miliar. dalam persidangan, jpu membeberkan dugaan tindak pidana korupsi pada pelindo yang yang dilakukan para terdakwa.
menurut jpu, terdakwa cheppy rymeta atmadja sengaja melakukan persetujuan dan penandatanganan adendum ii, karena sampai tanggal 23 maret 2021 pekerjaan upgrade stasiun pandu teluk majelis cabang pelabuhan jambi belum juga selesai.
sementara pada batas akhir kontrak, tanggal 22 maret 2021 progres baru mencapai 73,75 persen. sehingga terjadi deviasi minus sebesar 26,043 persen.
agar bisa dilakukan addendum ii, maka dirubah kurva s dan direkayasa bedasarkan kurva s awal, sehingga deviasi progress minus 3,858 persen. dengan demikian layak untuk dijadikan perpanjangan kontrak.
dari hasil rekayasa progres tersebut, dan atas saran dari saksi andiranto rahmadha dan saksi tarzanni maka kemudian pada tanggal 23 maret 2021 terdakwa cheppy rymeta atmadja selaku general manager dan saksi mt. yombi larasandi selaku dirut pt. way bekhak perkasa menandatangani addendum ii.
dengan addendum ii itu, masa pekerjaan bertambah 20 puluh hari kalender, yang semula selama 393 hari kalender terhitung sejak tanggal berita cara mulai kerja ( bamk), diubah menjadi selama 413 hari kalender. yaitu terhitung dari tanggal 2 april 2021 sampai dengan 22 april 2021.
kemudian, lanjut jpu, terdakwa cheppy rymeta atmadja juga sengaja menyetujui dan menandatangani addendum iii atas permintaan dari kontraktor pelaksana dan saran dari pelaksana konsultan pengawas serta saksi andrianto rahmadha, pada tanggal 28 april 2021.
padahal saat itu sudah tidak lagi dalam masa kontrak. karena terdakwa cheppy rymeta atmadja, mengetahui addendum ii berakhir pada tanggal 23 april 2021, sementara pekerjaan belum selesai dikerjakan. sehingga terdapat deviasi minus sebesar 16,823 persen (laporan progres fisik minggu ke-60a).
terdakwa dengan sengaja memerintahkan dan menandatangani surat peringatan i, ii dan iii sebagai syarat administrasi untuk melakukan pemutusan kontrak yang dibuat mundur adalah tidak sesuai dengan ketentuan.
seharusnya terdakwa cheppy rymeta atmadja melakukan pemutusan kontrak terhadap pt way bekhak perkasa setelah dilakukannya tahapan penanganan kontrak kritis terlebih dahulu diatur dalam dokumen teknis dan atau surat perjanjian kontrak atau spk.
perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain. yaitu memperkaya saksi mt. yombi larasandi selaku direktur utama pt way bekhak perkasa sebagai penyedia pekerjaan fisik atau memperkaya orang lain, yaitu saksi muhammad ibrahim hasibuan selaku direktur pt 4 cipta konsultan sebagai penyedia pekerjaan jasa konsultan, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara sebesar rp3,9 miliar. (mg18/ira)