Kementerian ATR/BPN Beri Dukungan Konkret Terhadap Inisiatif Sertifikasi Lahan Air

Reporter: Yolanda Permata |

Editor: Rizal Zebua |

Kamis , 23 May 2024 - 10:42

Inisiatif Sertifikasi Lahan Air-Yolanda Permata-Infopublik.id

JAMBIKORAN.COM - Meteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, sertifikasi badan air berarti sertifikasi situ, danau, embun, dan waduk (SDEW) untuk penggunaan air.

Ia juga menegaskan, persetujuan penggunaan lahan untuk penggunaan air akan terus diintegrasikan.

Hal itu diungkapkan AHY saat menghadiri 10th World Water Forum sebagai pembicara, khususnya pertemuan Local Government Forum yang digelar di Bali pada Rabu 22 Mei 2024.

Dikesempatan ini juha AHY mengatakan persoalan air tidak bisa dipisahkan dari persoalan lain, termasuk persoalan pertanahan, untuk itu, Kementerian ATR/BPN juga mempunyai peran untuk mempertimbangkan kepentingan lain, ujarnya.

"Itu juga sesuatu yang harus kita terus bicarakan, mengintegrasikan semua elemen yang terlibat dalam pengaturan administrasi tanah dan air," ujar AHY.

"Jadi bicara tanah air itu tidak terlepas satu sama lainnya, oleh karena itu kementerian ATR-BPN punya kepentingan juga untuk bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan," tambahnya

Pada bagian lain, AHY menyampaikan perlunya pengelolaan air yang konkrit dan realistis untuk kepentingan masyarakat setempat.

Menurutnya, ada tiga saran pengelolaan yang perlu dikemukakan

Pertama, pengelolaan air dan pengelolaan air bersih harus ditujukan untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat,oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan air yang penting tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Kedua, bagaimana menjamin akses yang adil dan spesifik terhadap air untuk semua kelompok.

” Tidak boleh ada yang kesulitan mengakses air bersih dan sanitasi” ujarnya.

Ketiga, pemanasan global, krisis iklim, dan kelangkaan air tidak akan pernah hilang “artinya di beberapa belahan dunia selalu terjadi pembahasan isu dan konflik”, jelas AHY.

kementerian atr/bpn beri dukungan konkret terhadap inisiatif sertifikasi lahan air                            jambikoran.com - meteri agraria dan tata ruang (atr)/kepala badan pertanahan nasional (bpn) agus harimurti yudhoyono (ahy) menjelaskan, sertifikasi badan air berarti sertifikasi situ, danau, embun, dan waduk (sdew) untuk penggunaan air.
ia juga menegaskan, persetujuan penggunaan lahan untuk penggunaan air akan terus diintegrasikan.
hal itu diungkapkan ahy saat menghadiri 10th world water forum sebagai pembicara, khususnya pertemuan local government forum yang digelar di bali pada  rabu 22 mei 2024.
dikesempatan ini juha ahy mengatakan persoalan air  tidak bisa dipisahkan dari persoalan lain, termasuk persoalan pertanahan, untuk itu,  kementerian atr/bpn juga mempunyai peran untuk mempertimbangkan kepentingan lain, ujarnya.
baca juga:ahy sebut prabowo perintahkan siapkan kader demokrat untuk kabinet
baca juga:ahy belum dengar kabar ppp gabung koalisi prabowo-gibran
"itu juga sesuatu yang harus kita terus bicarakan, mengintegrasikan semua elemen yang terlibat dalam pengaturan administrasi tanah dan air," ujar ahy.
"jadi bicara tanah air itu tidak terlepas satu sama lainnya, oleh karena itu kementerian atr-bpn punya kepentingan juga untuk bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan," tambahnya
pada bagian lain, ahy menyampaikan perlunya pengelolaan air yang konkrit dan realistis untuk kepentingan masyarakat setempat.
menurutnya, ada tiga saran pengelolaan yang perlu dikemukakan
pertama, pengelolaan air dan pengelolaan air bersih  harus ditujukan untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat,oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan air yang penting tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
kedua, bagaimana menjamin akses yang adil dan spesifik terhadap air untuk semua kelompok. 
” tidak boleh ada yang kesulitan mengakses air bersih dan sanitasi” ujarnya.
ketiga, pemanasan global, krisis iklim, dan kelangkaan air tidak akan pernah hilang “artinya di beberapa belahan dunia selalu terjadi pembahasan isu dan konflik”, jelas ahy.
baca juga:moeldoko dan ahy berjabat tangan di istana
baca juga:wakil ketua komisi iii komisi dpr ri dukung penuh ahy untuk berantas mafia tanah
pada forum internasional tersebut, ahy juga mengemukakan perlunya lembaga  pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan seluruh kebijakan dan tindakan strategis  terkait  pengelolaan air.
di tingkat internasional, diperlukan juga lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mengatasi dan mengatasi ancaman krisis air yang akan datang.
badan tersebut harus tangkas dan mudah beradaptasi untuk menangani berbagai aspek pengelolaan air, terutama untuk mencegah dan memitigasi krisis yang muncul.
"mari kita bersatu, mari kita berkolaborasi melalui forum yang sangat bergengsi ini, semoga kita dapat menghasilkan solusi yang efektif hari ini dan kita dapat mengambil tindakan yang nyata," ujar ahy.(*)