Sebanyak 79,05 Persen Rumah Sakit Diklaim Wamenkes Siap Terapkan KRIS

Reporter: Aditiya |

Editor: Finarman |

Jumat , 07 Jun 2024 - 17:40

Ilustrasi kelas rawat inap di rumah sakit-Disway-

Sedangkan RS swasta didorong untuk menggunakan dana mandiri dan tetap diberi bimbingan teknis dan pendampingan untuk implementasi KRIS.

Ia menegaskan, Perpres 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan mengamanatkan bahwa kepastian manfaat harus diutamakan untuk penerima dan peserta JKN.

Standarisasi ruang rawat ini diharapkan dapat memberikan impact yang baik kepada rumah sakit dan peserta JKN."Misalnya yang tadinya ruang rawat inapnya itu di kelas 3 ada 8-10 orang, kita buat jadi 4. Jarak antar tempat tidur menjadi lebih efektif, penularan antar pasien menjadi lebih sedikit."

"Kemudian oksigen, kamar mandi dalam, juga akan memberikan kualitas layanan yg lebih baik bagi peserta JKN."(*)

sebanyak 79,05 persen rumah sakit diklaim wamenkes siap terapkan kris                            jambikoran.com - sekitar 79,05 persen rumah sakit telah memenuhi 12 kriteria kris.
hal tersebut diungkapkan wakil menteri kesehatan ri dante saksono harbuwono. 
ia mengungkapkan bahwa rumah sakit di indonesia didominasi oleh swasta dibandingkan milik pemerintah.
kelas rawat inap standar (kris) segera diterapkan paling lambat 30 juni 2025 mendatang.
jelang pelaksanaannya, pemerintah berupaya mempersiapkan rumah sakit agar sesuai dengan 12 kriteria kris.
baca juga:who konfirmasi kasus pertama manusia meninggal karena flu burung h5n2 di meksiko
baca juga:waspada! ini 7 ciri-ciri ispa pada anak
kemudian, pihaknya juga telah melakukan evaluasi terhadap rs nasional untuk mengimplementasi kris.
berdasarkan total 3.176 rs di indonesia, rumah sakit yang tidak ikut dalam program kris adalah rs jiwa, rs pratama, rs yang belum ditetapkan statusnya karena dalam proses pembangunan dan rs yang berhenti beroperasi.
“dari survei tersebut dan sosialisasinya, implementasinya sudah 3057 rs yang merupakan rs pemerintah pusat, pemda, bumn, dan swasta,” ucap dante pada rdp komisi ix bersama menkes, djsn, dewas bpjs kesehatan, dan bpjs kesehatan di  jakarta.
"kalau kita hitung dari evaluasi, apakah peningkatan pemberkalian kriteria kris ini akan menurunkan jumlah pasien dan tempat tidur yang digunakan?"
baca juga:simak! begini cara top up kelas bpjs kesehatan menggunakan asuransi swasta
baca juga:benarkah sambal ulekan batu jadi penyebab timbul batu ginjal? berikut pejelasannya
menurutnya, perkiraan kehilangan tempat tidur itu sangat sedikit.
"kami memperkirakan dan data kami, yang tidak mengalami kehilangan tempat tidur itu yang paling besar, ada 609 rs."
sedangkan rs yang kehilangan tempat tidur 1-10 sebanyak 292 rs.
"ternyata implementasi kris yang nanti akan dilakukan dan memberikan kekhawatiran akan kehilangan tempat tidur ini tidak akan terjadi," tegasnya.
menurutnya, implementasi kris harus disikapi dengan evaluasi yang berjenjang dan holistik.
data realisasi rs yang siap mengimplementasi kris tersebut divalidasi bersama dengan dinkes, desk melalui daring kepada rs, dan monitoring evaluasi.
baca juga:lebih dari 150 nyawa melayang akibat demam lassa di nigeria
baca juga:astrazeneca tarik vaksin covid-19 dari pasaran global
"dan memang paling besar pada rs swasta yang terdampak ada sekitar 1195," ujarnya.
di samping itu, dante mengungkapkan bahwa pemerintah turut memberikan dukungan kepada rumah sakit yang belum memenuhi kriteria kris.
"tentu diikuti dengan pembiayaan tambahan yang kami biayai untuk rs pemerintah," tutupnya.
rincian wamen,bantuan dana yang berasal dari blu dan blud diberikan kepada rs tipe a sebesar rp200-400 miliar per tahun.
kemudian untuk tipe b, bantuan pemenuhan kriteria kris diberikan sebesar rp50 miliar per tahun.
"sedangkan untuk kelas c dan d, rs yang belum memenuhi kriteria 8-12 ini akan kami bantu dan bantuan tersebut diberikan melalui dak yang rata-rata rp2,5 miliar per tahun," sebutnya.
baca juga:kenapa anak perempuan lebih berisiko terkena lupus? begini penjelasannya
baca juga:apa saja manfaat air putih bagi tubuh? cek apa saja 
sedangkan rs swasta didorong untuk menggunakan dana mandiri dan tetap diberi bimbingan teknis dan pendampingan untuk implementasi kris.
ia menegaskan, perpres 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan mengamanatkan bahwa kepastian manfaat harus diutamakan untuk penerima dan peserta jkn.
standarisasi ruang rawat ini diharapkan dapat memberikan impact yang baik kepada rumah sakit dan peserta jkn."misalnya yang tadinya ruang rawat inapnya itu di kelas 3 ada 8-10 orang, kita buat jadi 4. jarak antar tempat tidur menjadi lebih efektif, penularan antar pasien menjadi lebih sedikit."
"kemudian oksigen, kamar mandi dalam, juga akan memberikan kualitas layanan yg lebih baik bagi peserta jkn."(*)