Minta Pagar Keliling Dicabut, Soal Polemik SDN 212 Kota Jambi, DJKN Surati Pengadilan Negeri Jambi

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Rabu , 12 Jun 2024 - 18:35

MINTA: DJKN surati Pengadilan Negeri Jambi, agar memerintahkan penggugat mencabut pagar keliling penutup SDN 212 Kota Jambi.-Risma Yulita Simamora/Jambi Independent-Jambi Independent

minta pagar keliling dicabut, soal polemik sdn 212 kota jambi, djkn surati pengadilan negeri jambi                            jambi - persoalan sengketa lahan sdn 212, kecamatan kota baru, kota jambi masih belum rampung. 
para pelajar sdn 212 hingga saat ini, masih belum bisa menempati gedung sekolah mereka, karena masih ditutupi pagar seng keliling. 
saat ini, malah muncul surat dari kementerian keuangan ri direktorat jenderal kekayaan negara direktorat hukum dan hubungan masyarakat, yang tertuju pada pengadilan jambi, tertanggal 29 mei 2024.
dalam surat tersebut, berisi permohonan penundaan eksekusi terhadap putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 981 k/pdt/2023 tanggal 25 mei 2023 jo putusan pengadilan tinggi jambi nomor 62/pdt/2022/pt.jmb tanggal 4 juli 2022 jo putusan pengadilan negeri jambi nomor 120/pdt.g/2022/pn.jmb. tanggal 23 maret 2022.
baca juga:fifth avenue
baca juga:proyek ipal masih dikeluhkan tak kunjung selesai dikerjakan
penundaan itu, berdasarkan dengan berbagai alasan. pertama bahwa, terhadap objek dalam perkara a quo merupakan barang milik negara (bmn) yang digunakan oleh pt pertamina ep, berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor: 92 kmk.06/2008 tentang penetapan status aset eks pertamina sebagai barang milik negara. 
sehubungan dengan status objek dalam perkara a quo, merupakan bmn, maka berdasarkan pasal 50 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, menyatakan bahwa, pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga.
kemudian barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah, yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
"dalam rangka dukungan negara atas kegiatan wajib belajar di sdn 212 kota jambi sebagaimana diamanatkan pasal 34 uu no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dengan ini kami memohon ketua pengadilan negeri jambi memerintahkan penggugat mencabut pagar yang berada di lingkungan sdn 212 kota jambi karena telah mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa sdn 212 kota jambi," bunyi narasi dalam surat tersebut. 
baca juga:wagub sebut nilai kejujuran wujudkan keluarga berintegritas anti korupsi
baca juga:bisa cek mutu pangan gunakan fasilitas laboratorium mobile
selanjutnya, dijelaskan dalam surat tersebut, bahwa mengingat bagian dari objek perkara adalah barang milik negara, maka terhadap aset bmn dimaksud tidak dapat dilakukan penyitaan. 
"untuk itu pada kesempatan ini, mohon kiranya ketua pengadilan negeri jambi untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan dapat mencegah tindakan penyitaan yang dapat merugikan keuangan negara," keterangan dalam surat yang ditandatangani secara elektronik oleh plh direktur hukum dan hubungan masyarakat, kemenkeu ri, adi wibowo itu.
sebagai informasi, persoalan ganti rugi sdn 212 kota jambi hingga kini masih belum selesai. 
padahal pemkot jambi mengaku telah menyiapkan anggaran untuk ganti rugi lahan sdn 212 kota jambi yang berada di jalan gunung jati, kenali asam, kecamatan kota baru itu, sejak 2023 lalu. 
baca juga:konsumen akui sudah terbiasa sikapi kenaikan harga kebutuhan pokok
baca juga:pj walikota jambi tinjau sejumlah pasar pastikan ketersedian pangan aman jelang idul adha
namun karena saat itu prosesnya belum inkrah, dan masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui, maka pemerintah kota jambi belum bisa membebaskan lahan sd tersebut. 
sekda kota jambi, a ridwan mengatakan, tahapan saat ini masih dilakukan pengukuran ulang, untuk memastikan secara jelas luasan lahan tersebut.
"luasannya yang belum clear, jangan sampai jadi persoalan kedepan setelah kita bayar ganti rugi," kata a ridwan, april 2024 lalu. 
"insya allah akan kita selesaikan, kita duduk bersama, ini kepentingan sosial, masyarakat," imbuhnya.
baca juga:fajar alfian dan muhammad rian ardianto tingkatkan persiapan untuk olimpiade paris 2024
baca juga:putri kusuma wardani melaju ke babak 16 besar australia open 2024 
pada intinya sebut ridwan, tidak ada persoalan yang tidak selesai tanpa musyawarah mufakat. 
"kita akan minta keterangan teknis bpn. kita bisa ganti rugi dan dananya sudah dianggarkan," ujarnya. 
ridwan mengaku, proses saat ini ada persoalan luasan yang belum sesuai, sehingga pihaknya perlu duduk kembali bersama bpn. 
"karena ada klaim juga bahwa lahan itu sebagian milik pertamina. jangan sampai ganti rugi tapi tanah itu tidak sesuai luasannya," ungkap ridwan. 
baca juga:presiden ukraina: tidak ada jalan tengah dengan putin, kami akan menang!
baca juga:ratusan keluarga tentara israel desak anak-anak mereka pulang dari gaza
lebih lanjut ridwan mengungkapkan, pihaknya juga kasihan dengan kondisi ini melihat pelajar sdn 212 kota jambi, yang hingga saat ini proses belajar mengajarnya masih dialihkan di sekolah lain. 
"kepastian waktu ganti ruginya belum tau. tapi kita terus melakukan upaya dan langkah-langkah persuasif. kita komunikasikan juga dengan kuasa hukum mereka (ahli waris)," jelasnya. (zen)