Perubahan Nama Gerbang Tol Sebapo Menuai Kritik dari Warga Muaro Sebapo

Reporter: Dimas |

Editor: Dimas |

Sabtu , 17 Aug 2024 - 16:44

Penamaan Gerbang Tol Bayung Lencir-Tempino tuai kritik masyarakat. --

perubahan nama gerbang tol sebapo menuai kritik dari warga muaro sebapo                            jambikoran.com - banyak warga yang mengkritik penamaan gerbang tol sebapo pada proyek jalan tol bayung lencir–tempino (baleno) seksi 3 yang berada di km 17, muaro jambi.
saat ini masih tahap finishing, namun pembangunan sudah hampir selesai.
protes keras datang dari warga desa muaro sebapo, kecamatan mestong, yang merasa kecewa dengan perubahan nama gerbang tol tersebut.
pada video-video yang beredar sebelumnya, gerbang tol ini direncanakan diberi nama gerbang tol muaro sebapo, namun kenyataannya nama tersebut diubah menjadi gerbang tol sebapo.
baca juga:manfaat lari setiap hari untuk kesehatan fisik dan mental
baca juga:strategi pemerintahan jokowi dalam mengoptimalkan sektor pertanian
perubahan ini memicu reaksi dari warga muaro sebapo, yang menilai bahwa nama desa mereka telah dihilangkan dari penamaan gerbang tol, meskipun wilayah mereka terimbas langsung oleh proyek tersebut.
protes ini pertama kali disuarakan melalui sebuah unggahan di akun instagram @kabarkampungkito_djb pada sabtu, 17 agustus 2024.
dalam unggahan tersebut, seorang netizen mengklaim bahwa warga desa muaro sebapo sangat kecewa dan menginginkan agar nama gerbang tol diubah sesuai lokasi desa mereka.
"laporan netizen: jadi begini kak, saya mau informasikan bahwa warga desa muaro sebapo kecamatan mestong saat ini sedang bereaksi keras terhadap penamaan gerbang tol. bahwa design awal namanya "gerbang tol muaro sebapo", tapi sekarang namanya "gerbang tol sebapo". bukti visual foto terlampir. fyi, sebapo merupakan desa tetangga yang justru wilayahnya tidak terkena jalur tol. kami selaku warga desa muaro sebapo sangat kecewa dan menyayangkan atas kejadian ini. nama gerbang tol muaro sebapo bukan hanya sekedar nama, tapi merupakan eksistensi desa dan penghargaan bahwa desa muaro sebapo ada. dengan ini, kami meminta kepada pihak terkait untuk segera mengganti nama gerbang tol sesuai lokasi wilayah gerbang dan jalur tol berada, yaitu *"gerbang tol muaro sebapo"*," tulis unggahan tersebut.
baca juga:thariq halilintar dan aaliyah massaid menghadiri upacara peringatan hut ke-79 ri di ibu kota nusantara
baca juga:3.636 narapidana di jambi menerima remisi hut kemerdekaan ri ke-79, 26 diantaranya langsung dibebaskan
beragam komentar dari netizen menambah panas isu ini.
beberapa komentar mendesak agar masalah ini segera diselesaikan dengan baik, tanpa memicu keributan lebih lanjut.
salah satu akun, @anang_do***, menulis, "harus usut tuntas ini, masyarakat desa muaro sebapo tidak rela diperlakukan seperti ini."
sementara akun lain, @aguslina3***, menegaskan, "nama desa kami adalah identitas dan harga diri kami, jangan diremehkan dengan berkata apalah arti sebuah nama."
akun @hepriyant***, mengatakan "rundingan yg akor bae dak usah pake keributan atau kata kata kasar.. selesaikan dengan baik,, karena jaman sekarang keadaan sekarang jambi kurang baik .."
baca juga:edward akbar klaim beli mobil bmw dengan rekening pribadi 
baca juga:begini prosesi pemakaman ibunda ferry maryadi 
kepala bpjn jambi, ibnu kurniawan, sebelumnya mengonfirmasi bahwa penamaan gerbang tol sebapo telah disepakati dengan pemerintah provinsi jambi.
ia juga menjelaskan bahwa pembangunan gerbang tol sudah dalam tahap penyelesaian, dengan kerangka gerbang tol sudah terpasang dan tinggal memasang detail seperti ornamen batik.
namun, permasalahan ini memicu perdebatan antara warga yang merasa bahwa keputusan tersebut menghapus identitas wilayah mereka.
hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai apakah akan ada perubahan nama gerbang tol sesuai tuntutan warga muaro sebapo.
proyek jalan tol baleno jambi seksi 3 ini diharapkan segera rampung, termasuk penyelesaian gerbang tol di km 17.
namun, dengan adanya kontroversi terkait penamaan, penyelesaian ini mungkin memerlukan diskusi lebih lanjut antara pihak berwenang dan masyarakat setempat untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.(*)