Tak Akan Terima Rumah Dinas, Inilah Tunjangan DPR RI yang Baru

Reporter: Irma Suryani |

Editor: Rizal Zebua |

Jumat , 04 Oct 2024 - 13:00

Ilustrasi Anggota Baru DPR RI--

tak akan terima rumah dinas, inilah tunjangan dpr ri yang baru                            jambikoran.com - sekretariat jenderal (setjen) dpr mengumumkan bahwa anggota dpr ri periode 2024-2029 tidak lagi akan menerima fasilitas rumah dinas.
sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan bulanan.
keputusan ini telah diresmikan melalui surat setjen dpr nomor b/733/rt.01/09/2024 yang dikeluarkan pada 25 september 2024.
“anggota dpr ri periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan anggota (rja),” demikian isi surat tersebut.
baca juga:apa yang terjadi jika menahan kentut? berikut penjelasannya
baca juga:disebut terima bantuan dari as, yordania 'tega' cegat rudal iran menuju israel
namun, berapa besaran tunjangan perumahan tersebut?
sekretaris jenderal dpr, indra iskandar, menyatakan bahwa besaran tunjangan perumahan masih belum diputuskan.
ia menjelaskan bahwa nilainya akan disesuaikan dengan biaya sewa rumah di kawasan senayan, jakarta pusat.
“besarannya masih dikonsultasikan. mengingat sewa rumah seputar senayan sangat fluktuatif,” kata indra.
baca juga:pria berambut gondrong, gasak tabung gas melon di kedai lontong kota jambi
baca juga:rapper ternama p diddy masih jadi sorotan, ini sederet kasus yang menjeratnya hingga ditangkap fbi
surat setjen dpr juga menyebut bahwa tunjangan perumahan akan diberikan sejak anggota dpr resmi dilantik.
sementara itu, anggota dpr periode sebelumnya yang masih menempati rumah dinas diminta untuk segera mengembalikannya.
“mohon kiranya bagi bapak/ibu anggota dpr ri periode 2019-2024, baik yang terpilih kembali maupun yang tidak terpilih kembali berkenan menyerahkan rumah jabatan anggota dpr ri paling lambat tanggal 30 september 2024 kepada unit pengelola rumah jabatan dengan dilengkapi daftar barang inventaris rumah jabatan,” demikian isi surat tersebut.
indra menjelaskan bahwa penghapusan fasilitas rumah dinas ini dilakukan karena kondisi rumah jabatan yang sudah tua, serta biaya pemeliharaannya yang semakin tidak seimbang.
baca juga:jangan salah ya! ini perbedaan mencolok pppk dan pns, khususnya hak pensiun
baca juga:inilah 5 cara mengontrol asupan gula berlebih usai makan yang manis
“kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharaannya sudah tidak balance. dan kalau dalam bentuk tunjangan kan lebih fleksibel,” jelasnya.
saat ini, terdapat 570 unit rumah jabatan anggota dpr yang tersebar di dua lokasi, yakni kalibata dan pesanggrahan, jakarta selatan.
indra menambahkan, kesekjenan dpr akan segera berdiskusi dengan kementerian keuangan dan sekretariat negara terkait pengelolaan aset-aset tersebut.
“karena aset tersebut memang tercatat di kemenkeu (kementerian keuangan republik indonesia) dan setneg (sekretariat negara),” ungkapnya. (*)