Puluhan Nakes RSUD Ahmad Ripin Kembali Demo, Tak Puas Jawaban Direktur Terkait Penerimaan CPNS

MUARO JAMBI - Tak puas dengan jawaban Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Muaro Jambi, puluhan orang Tenaga kesehatan (Nakes) kembali melakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor Bupati Muaro Jambi.

Puluhan Nakes tersebut berharap agar Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendengar dan memperhatikan nasib yang  mereka alami.

BACA JUGA:Minta Selaraskan Program Pembangunan, Pertemuan TJSLDU dan Pemkab Muaro Jambi

BACA JUGA:Kerahkan 487 Personel, Polres Tanjabtim Siapkan Pengamanan Pilkada 2024

Masih dengan tuntutan yang sama, mereka mempertanyakan ketimpangan penerimaan formasi PPPK yang ada di rumah sakit Ahmad Ripin Sengeti.

Di mana Rumah sakit tersebut lebih mementingkan penerimaan PPPK untuk formasi SMA dibandingkan formasi tenaga kesehatan.

Dari pengumuman resmi yang disampaikan oleh Pemkab Muaro Jambi untuk formasi kesehatan tidak sampai 10 orang, sementara untuk formasi SMA hampir 50 orang.

Sesuai dengan tugasnya, tenaga medis merupakan garda terdepan. Mereka merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan terhadap pasien atau masyarakat yang hendak berobat di sana.

"Kami seperti tidak dianggap, padahal kami orang yang paling berperan dalam baik ataupun buruknya pelayanan di rumah sakit ini," kata nakes.

Mereka sangat kecewa dengan kebijakan yang dilakukan, mereka menilai jika pemerintah tidak peduli dengan nasib mereka.

"Kami sudah honorer belasan tahun disini, bahkan ada yang lebih dari 17 tahun. Setelah kami menunggu PPPK, ternyata yang diterima tamatan SMA," katanya.

Setelah beberapa menit melakukan orasi disana, perwakilan mereka diminta bertemu dengan sekda, perwakilan BKD, dan perwakilan rumah sakit.

BACA JUGA:Dua Nama untuk Pimpinan DPRD Tanjabbar

BACA JUGA:Jembatan Harmoko Tanjabbar Rusak Parah, Pemkab Gelontorkan Rp 3,2 Miliar Perbaikan

Rini Herawati Kabid Pengangkatan Pegawai Pensiun dan Data ASN BKD Kabupaten Muaro Jambi menyebut jika kuota yang diterbitkan sesuai dengan usulan dari OPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan kesepakatan dengan sekda Kabupaten Muaro Jambi, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian, apakah formasi ini bisa dilakukan revisi atau yang lainnya.

"Yang diumumkan itu sesuai dengan usulan dari OPD, sesuai dengan Anjab ABK," kata Rini. (Jun/VIz)