Komisi I Minta Blokade Dibuka Aksi Dipintu Keluar RS Mitra Jambi

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 14 Oct 2024 - 20:28

HEARING: Suasana hearing di Komisi I bersama RS Mitra Jambi dan pemilik lahan.-RIZAL ZEBUA/JAMBI INDEPENDENT-

“Kami penyewa pemilik sertifikat, jadi kami minta segera diselesaikan,” kata Mulianto, Direktur PT Mekar Dharma Medika pemilik RS Mitra Jambi.

BACA JUGA:Melewati Ujian Demokrasi

Dia juga menjelaskan, pihaknya menyewa dan telah membayar di awal selama 10 tahun. Namun berjalan 7 tahun, timbul masalah.

“Itu yang disegel jalur keluar. Untuk membawa oksigen juga, jadi terganggu. Kami harap segera dibuka,” harapnya.
Sebelumnya, penyegelan pintu keluar ini dilakukan dengan cara yang dramatis dan langsung mengganggu operasional rumah sakit.

Dalam spanduk yang dipasang di lokasi, tertulis klaim tanah oleh Savid Lukman Al Hasny, yang disebut-sebut telah memenangkan sengketa tanah melalui putusan Pengadilan Negeri Jambi.

Keputusan pengadilan tersebut, Nomor: 30/1963, tanggal 24 Juli 1963, menjadi dasar bagi ahli waris untuk melakukan tindakan pemblokiran tersebut.

Tindakan blokade ini tidak hanya mengganggu akses pasien dan kendaraan, tetapi juga memicu reaksi keras dari pihak rumah sakit dan masyarakat sekitar. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari manajemen Rumah Sakit Mitra terkait langkah yang diambil oleh pihak ahli waris.(zen)

komisi i minta blokade dibuka aksi dipintu keluar rs mitra jambi                            jambi – komisi i dprd kota jambi, meminta agar, palang atau blokade terhadap pintuk keluar rs mitra jambi dibuka.
hal ini lantaran dianggap, mengganggu berbagai kegiatan maupun operasional yang dibutuhkan pasien rs mitra jambi.
ya, polemik kepemilikan lahan parkir di rs mitra hospital kota jambi berlanjut.di mana, beberapa waktu lalu, telah dilakukan penutupan atau pemalangan pintu parkir rs mitra hospital, oleh pihak savid lukman al hasny.
ketua komisi i dprd kota jambi, rio ramadhan mengatakan, permasalahan ini cukup rumit.“kita meminta yang menyegel tersebut agar membukanya. memang secara history, bersengketanya agak rumit. namun proses hukum di luar ranah kita (dprd,red),” kata dia, kemarin.
baca juga:bpjstk jambi perkuat kesepakatan jaminan sosial pendamping desa
baca juga:mahasiswa unja ajarkan warga olah limbah sekam padi jadi biochar
dari rapat dengar pendapat (rdp) yang dilakukan pihaknya kemarin, mendengar beberapa kronologis permasalahan tersebut.
di mana salah satunya, dari salah satu pihak ahli waris ada yang mengaku punya surat putusan pengadilan tahun 1963.
“namun pada tahun 1983, ada transaksi jual beli terhadap tanah tersebut. di mana yang menjual, adalah pihaknya yang pernah bersengketa dengan ahli waris syukri,” terangnya.
baca juga:kemenkes berdayakan ibu ibu lokal siapkan makanan tambahan bergizi
baca juga:pupr: istana negara dan istana garuda di ikn karya anak bangsa
kata dia, rs mitra jambi statusnya sebagai penyewa lahan milik erna (yang dipersoalkan,red), yang memiliki sertifikat hak milik.
“merasa aktivitas rs terganggu, hasil musyarawah sepakat akan dibuka. ini juga berdasarkan hasil musyawarah sebelumnya,” jelasnya.
sementara itu, pihak rs mitra jambi mengaku dengan adanya masalah ini, berdampak pada pasien, juga kenyamanan terganggu.lantaran sempat ada aksi yang menyegel pintuk keluar parker tersebut.
“kami penyewa pemilik sertifikat, jadi kami minta segera diselesaikan,” kata mulianto, direktur pt mekar dharma medika pemilik rs mitra jambi.
baca juga:melewati ujian demokrasi
baca juga: solusi pemanfaatan secara optimal limbah nanas dan sabut pinang 
dia juga menjelaskan, pihaknya menyewa dan telah membayar di awal selama 10 tahun. namun berjalan 7 tahun, timbul masalah.
“itu yang disegel jalur keluar. untuk membawa oksigen juga, jadi terganggu. kami harap segera dibuka,” harapnya.sebelumnya, penyegelan pintu keluar ini dilakukan dengan cara yang dramatis dan langsung mengganggu operasional rumah sakit.
dalam spanduk yang dipasang di lokasi, tertulis klaim tanah oleh savid lukman al hasny, yang disebut-sebut telah memenangkan sengketa tanah melalui putusan pengadilan negeri jambi.
keputusan pengadilan tersebut, nomor: 30/1963, tanggal 24 juli 1963, menjadi dasar bagi ahli waris untuk melakukan tindakan pemblokiran tersebut.
baca juga: solusi pemanfaatan secara optimal limbah nanas dan sabut pinang 
baca juga:mantapkan fokus jelang denmark open
tindakan blokade ini tidak hanya mengganggu akses pasien dan kendaraan, tetapi juga memicu reaksi keras dari pihak rumah sakit dan masyarakat sekitar. sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari manajemen rumah sakit mitra terkait langkah yang diambil oleh pihak ahli waris.(zen)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 15 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan