Pinto Ingatkan ASN Jaga Netralitas, Ikut Serta Mensukseskan Pilkada

JAMBI – Anggota DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.

Menurutnya, menjaga netralitas merupakan kewajiban yang diatur dalam undang-undang untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan.

 
“ASN, TNI, dan Polri wajib netral. Tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu kandidat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Pinto pada Senin 18 November 2024.

Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan aparatur negara dalam politik praktis, seperti mendukung calon tertentu, melanggar aturan dan dapat dikenai sanksi.  

BACA JUGA:Perekaman e KTP untuk Pemilih Pemula Dikebut, Jemput Bola Menjelang Pilkada 2024

BACA JUGA:Prioritas Prabowo, SAH tegaskan Pentingnya Pembangunan Desa dalam Pembangunan Nasional

Lebih lanjut, Pinto mengimbau aparatur negara untuk berkontribusi aktif dalam mensukseskan Pilkada, salah satunya dengan mengajak masyarakat di sekitarnya untuk menggunakan hak pilih.

“Pastikan keluarga, tetangga, dan teman-teman datang ke TPS. Jangan sampai ada yang golput hanya karena lupa atau tidak peduli,” katanya.  

Ia menyoroti pentingnya menjaga citra netralitas, termasuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan persepsi keberpihakan. Contohnya, berfoto dengan atribut kandidat atau nomor urut tertentu, lalu membagikannya di media sosial.

“Di era digital, tindakan seperti itu bisa cepat menyebar luas dan menimbulkan konsekuensi hukum maupun sosial,” tambahnya.  

BACA JUGA: Tarif Penyeberangan Diprediksi Naik, Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru

BACA JUGA:Jadi Pengalaman Terbaik Selama Belajar, Seminar Jurnalistik SMSI Muarojambi Rampung

Pinto juga menekankan bahwa KPU bersama instansi terkait terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada. Ia berharap semua pihak, termasuk ASN, TNI, dan Polri, turut mendukung proses demokrasi yang bersih, jujur, dan bermartabat.  

“Netralitas bukan hanya soal aturan, tetapi juga tanggung jawab moral. Tindakan kita diawasi, tidak hanya oleh hukum, tetapi juga oleh Tuhan,” tutupnya. (Mg06/Viz)