Ketum PBB Bidik Suara Anak Muda pada Pemilu 2029

Reporter: Antara |

Editor: Finarman WP |

Jumat , 17 Jan 2025 - 19:42

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025–2030 Gugum Ridho Putra (kanan) bersama politikus PBB Yuri Kemal Fadlullah di sela Muktamar VI PBB di Denpasar--

ketum pbb bidik suara anak muda pada pemilu 2029                            
ketua umum dpp partai bulan bintang (pbb) periode 2025–2030 gugum ridho putra membidik suara anak muda sebagai persiapan berlaga pada pemilihan umum 2029.
 
"sekarang demografi pemilih sudah berubah 70 persen itu milenial dan gen z dan mereka masa depan kepemimpinan politik," kata gugum di sela muktamar vi pbb di denpasar, bali, rabu.
 
politikus muda kelahiran 1988 itu mengatakan perlu juga ada perubahan kaderisasi, utamanya lebih banyak anak muda, salah satu yang akan menjadi fokus kepemimpinannya.
 
caranya adalah membuat program yang dapat menggaet anak muda dengan pengemasan yang berbeda dan sesuai tren anak muda. asalkan nilai islam yang dibangun para pendahulu masyumi dapat diterima baik generasi muda.
 
"masyumi itu inspirasi terbesar kami, tetapi era sudah jauh sekali. sebagai realitas sejarah itu tidak bisa dilupakan, hanya pengemasan saja nanti," katanya.
 
upaya menggaet generasi muda dilakukan agar partai dengan lambang bulan sabit dan bintang itu dapat meloloskan wakilnya di parlemen.
 
tercatat, partai yang didirikan pada era reformasi 1998 itu sudah empat kali gagal meloloskan kadernya di parlemen karena regulasi ambang batas parlemen sejak pemilu 2009, 2014, 2019, dan terakhir 2024.
 
berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, partai politik yang tidak bisa mendapatkan sedikitnya 4 persen suara sah nasional, tidak bisa mengonversinya menjadi kursi parlemen di senayan, jakarta.
 
sebelumnya, pendiri pbb yusril ihza mahenda mengatakan putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen diharapkan akan berdampak terhadap penghapusan ketentuan ambang atas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.
 
keputusan itu akan memberikan harapan baru kepada partai-partai politik berpeluang memiliki wakil rakyat di dpr ri.
 
"ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga pbb," ucap yusril yang juga menteri koordinator bidang hukum, ham, imigrasi dan pemasyarakatan itu. (antara)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 18 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan