DPR: Survei Litbang Kompas Bukti Masyarakat Senang dengan Kinerja KMP

Reporter: Antara |

Editor: Rizal Zebua |

Jumat , 24 Jan 2025 - 20:18

Sementara itu, dia berharap program-program tersebut dapat dibarengi dengan ketersediaan anggaran yang cukup, sehingga pemerintahan Presiden Prabowo didorong untuk bisa menciptakan sumber-sumber anggaran baru.

Ia menyarankan agar pemerintah saat ini dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak, dan mengelola badan usaha milik negara (BUMN) dengan baik sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penghasilan negara.

"Kemudian, kebocoran-kebocoran yang lain yang ada di keuangan negara kita itu harus ditutupi dengan baik, sehingga dengan demikian ada keseimbangan antara pengeluaran pemerintah dengan pemasukan dari pemerintah," tuturnya.

Ia melanjutkan, "Jadi, saya kira hal-hal itu yang menjadi catatan kami di samping tentu Pak Prabowo harus benar-benar meningkatkan performa secara geopolitik di tingkat internasional untuk menaikkan daya kepuasan publik dalam sisi nasionalisme, meningkatkan kebanggaan kita sebagai negara Indonesia".

Sebelumnya, survei Litbang Kompas mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Survei Litbang Kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4–10 Januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. (ANTARA)

dpr: survei litbang kompas bukti masyarakat senang dengan kinerja kmp                            
ketua komisi vii dpr ri saleh partaonan daulay mengatakan bahwa hasil survei dari penelitian dan pengembangan (litbang) kompas yang disiarkan di jakarta, senin (20/1), menjadi bukti masyarakat senang dengan kinerja kabinet merah putih (kmp).
 
"masyarakat itu sangat senang dengan kerja dari kabinet merah putih yang dipimpin oleh presiden prabowo subianto. jadi, terbukti dengan survei yang dilakukan litbang kompas itu," kata saleh saat dihubungi antara dari jakarta, rabu.
 
menurut dia, masyarakat senang dengan kinerja pemerintah selama kurang dari 100 hari kerja dikarenakan sejumlah program populis.
 
"misalnya, kan begitu dia menjabat, langsung gaji guru disesuaikan, atau katakanlah dinaikkan. berikutnya dosen, tunjangan dosen juga itu dinaikkan," ujarnya.
 
selain itu, kata dia, kebijakan subsidi pupuk sampai ke masyarakat, swasembada pangan, dan penurunan ongkos haji turut berperan dalam kepuasan masyarakat.
 
"nah itu semua adalah program-program yang sangat populis dan populer di tengah masyarakat, dan disenangi oleh masyarakat, termasuk di antaranya program makan bergizi gratis, yang sangat populer dan didiskusikan hampir tiap hari di media," jelasnya.
 
oleh sebab itu, kata dia, wajar tingkat kepuasan publik mencapai 80 persen lebih berdasarkan survei litbang kompas tersebut.
 
sementara itu, dia berharap program-program tersebut dapat dibarengi dengan ketersediaan anggaran yang cukup, sehingga pemerintahan presiden prabowo didorong untuk bisa menciptakan sumber-sumber anggaran baru.
 
ia menyarankan agar pemerintah saat ini dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak, dan mengelola badan usaha milik negara (bumn) dengan baik sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penghasilan negara.
 
"kemudian, kebocoran-kebocoran yang lain yang ada di keuangan negara kita itu harus ditutupi dengan baik, sehingga dengan demikian ada keseimbangan antara pengeluaran pemerintah dengan pemasukan dari pemerintah," tuturnya.
 
ia melanjutkan, "jadi, saya kira hal-hal itu yang menjadi catatan kami di samping tentu pak prabowo harus benar-benar meningkatkan performa secara geopolitik di tingkat internasional untuk menaikkan daya kepuasan publik dalam sisi nasionalisme, meningkatkan kebanggaan kita sebagai negara indonesia".
 
sebelumnya, survei litbang kompas mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan presiden prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka mencapai 80,9 persen.
 
survei litbang kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4–10 januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan prabowo-gibran. (antara)