KPK Ingatkan DPRD dan Pemerintah untuk Tak Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Ingatkan pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi akan pentingnya menanamkan dan mengedepankan fungsi pendidikan dalam mencegah korupsi bagi pemerintah Provinsi Jambi. 

 

Pernyataan ini disampaikan anggota KPK dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi, pada Selasa (11/2).

 

Dalam pertemuan itu, tampak dihadiri sejumlah pemerintah Provinsi Jambi termasuk, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah.

 

KPK berharap pembekalan pendidikan dan pencegahan ini, harus terus bersama disinergikan, dikolaborasikan dan diperkuat bersama antara KPK dengan Pemerintah Provinsi Jambi.

 

“Hari ini bersama dengan pemerintah Provinsi Jambi, melaksanakan pembekalan anti Korupsi bagi anggota DPRD Terpilih Provinsi Jambi, dan kabupaten/kota se Provinsi Jambi beserta dengan ASN Jabatan Administrator dan pengawas Provinsi Jambi,” kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arief.

 

“Bagi kami lebih baik berkeringat dalam pendidikan anti korupsi daripada berlinang air mata di kemudian hari,” katanya.

 

Amir Arief mengatakan, pembekalan ini sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi ke depan, dalam mencegah terjadinya korupsi.

 

“Kami mengapresiasi pemerintah Provinsi Jambi,” bebernya.

 

Sementara itu, Sekda Sudirman, mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi kehadiran dari KPK RI yang telah hadir langsung di Provinsi Jambi.

 

Sudirman mengatakan, kehadiran BPK RI ini untuk mengajak pemerintah secara bersama-sama dalam melakukan pencegahan teramat khusus penekanan pada pendidikan Korupsi.

 

“Kita berharap agar jambi juga terhindar dari persoalan penindakan korupsi yang sedang terjadi di Jambi, mudah mudahan penyegaran mengingatkan kembali agar kita selalu waspada dan tidak melakukan hal yang sama dalam tindak pidana Korupsi,” kata Sudirman. (Enn)