Sejumlah Opsi Bisa Diambil Atasi Permasalahan Pasar Talang Banjar

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Selasa , 18 Feb 2025 - 21:08

“Opsi lain mungkin juga akan dipertimbangkan untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas pasar bagi pengunjung dan pedagang,” kata dia.

Disperindag Kota Jambi berharap melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pedagang, solusi terbaik bisa segera ditemukan demi kepentingan bersama.

Sebelumnya juga, Kepala Satpol PP Kota Jambi, Feriadi, menjelaskan bahwa terkait dengan maraknya PKL di beberapa titik, termasuk PKL Talang Banjar, pihaknya terus melakukan penertiban kawasan tersebut.

Ia menegaskan bahwa kewenangan utama berada di tangan camat, sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016.

"Camat punya wewenang untuk mengatur lokasi, jenis dagangan, hingga warna tenda. Jika camat sudah melakukan penataan tetapi masih ada pelanggaran, barulah Satpol PP akan turun untuk menertibkan," jelas Feriadi.

Feriadi juga menjelaskan aturan mengenai zonasi yang telah diterapkan untuk PKL.

"Ada zona hijau yang membolehkan aktivitas jual beli selama 24 jam, zona kuning dengan jam operasional tertentu, dan zona merah yang sama sekali tidak boleh digunakan untuk berdagang," katanya. (zen)

sejumlah opsi bisa diambil  atasi permasalahan pasar talang banjar                            
dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) kota jambi masih terus mencari solusi terkait permasalahan yang terjadi di pasar talang banjar.
 
dengan adanya kepemimpinan baru wali kota maulana, diharapkan akan ada terobosan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (opd) terkait, untuk menemukan formula terbaik dalam mengatasi masalah ini.
 
kabid sarpras disperindag kota jambi, budi setiawan mengatakan, wali kota maulana diperkirakan dapat mengumpulkan semua pihak terkait untuk merumuskan kebijakan yang tepat.
 
ini juga guna, menyelesaikan berbagai persoalan di pasar yang telah menjadi salah satu pusat perbelanjaan penting di kota jambi ini.
 
menurutnya, salah satu opsi yang mungkin dipertimbangkan adalah pembelian tanah di sekitar kawasan pasar talang banjar.
 
hal ini bertujuan untuk memperluas pasar, menjadikannya lebih terbuka, dan memungkinkan pasar talang banjar menjadi pasar terpanjang di daerah tersebut.
 
selain itu, perlu ada aksi konkret dan kebijakan yang berpihak kepada pedagang dan masyarakat agar perkembangan pasar talang banjar dapat berjalan lebih baik dan terstruktur.
 
“opsi lain mungkin juga akan dipertimbangkan untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas pasar bagi pengunjung dan pedagang,” kata dia.
 
disperindag kota jambi berharap melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pedagang, solusi terbaik bisa segera ditemukan demi kepentingan bersama.
 
sebelumnya juga, kepala satpol pp kota jambi, feriadi, menjelaskan bahwa terkait dengan maraknya pkl di beberapa titik, termasuk pkl talang banjar, pihaknya terus melakukan penertiban kawasan tersebut.
 
ia menegaskan bahwa kewenangan utama berada di tangan camat, sesuai peraturan daerah nomor 12 tahun 2016.
 
"camat punya wewenang untuk mengatur lokasi, jenis dagangan, hingga warna tenda. jika camat sudah melakukan penataan tetapi masih ada pelanggaran, barulah satpol pp akan turun untuk menertibkan," jelas feriadi.
 
feriadi juga menjelaskan aturan mengenai zonasi yang telah diterapkan untuk pkl.
 
"ada zona hijau yang membolehkan aktivitas jual beli selama 24 jam, zona kuning dengan jam operasional tertentu, dan zona merah yang sama sekali tidak boleh digunakan untuk berdagang," katanya. (zen)