Herzaky: Rencana Jokowi Bangun Partai Politik adalah Hak Demokrasi

JAKARTA – Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menanggapi kabar bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, berencana membangun partai politik baru. 

Herzaky mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam politik, baik bergabung dengan partai yang sudah ada maupun membentuk partai baru.

“Ya bagus lah. Setiap warga negara itu kan punya hak ya, dalam konteks demokrasi, untuk berpartisipasi aktif dalam partai politik yang sudah ada, maupun membangun partai politik,” ujar Herzaky, Senin (10/3).

Dia menegaskan bahwa partai-partai besar yang ada saat ini juga berawal dari nol, sebelum berkembang menjadi kekuatan politik yang signifikan. Ia mencontohkan beberapa partai yang muncul setelah era reformasi, seperti Partai Demokrat yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Partai Gerindra yang dibentuk oleh Prabowo Subianto, serta Partai Nasdem yang digagas oleh Surya Paloh.

BACA JUGA:Heddy: Ganti Penyelenggara yang Diberhentikan DKPP

BACA JUGA:Pendaftaran Pengganti Paslon untuk PSU Ditutup

“Demokrat misalnya, Pak SBY dulu yang membangun sebagai founding fathers-nya, kemudian Pak Prabowo mendirikan Gerindra. Lalu ada Gus Dur dengan PKB, dan Nasdem yang didirikan oleh Pak Surya Paloh. Semua berproses hingga menjadi partai besar, dan itu tidak mudah,” jelas Herzaky.

Lebih lanjut, Herzaky menyebutkan bahwa rencana Jokowi mendirikan partai politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden adalah sesuatu yang wajar dan positif. Ia menilai bahwa langkah tersebut sudah menjadi tren di kalangan mantan pemimpin negara yang tetap ingin berkontribusi dalam dunia politik melalui jalur kepartaian.

“Mantan-mantan pemimpin sebelumnya juga mendirikan partai setelah pensiun dari dunia politik, seperti Pak Prabowo, Pak SBY, dan Pak Wiranto. Jadi ini bukan hal baru dan sah-sah saja dalam demokrasi,” imbuhnya.

Meski demikian, Herzaky menegaskan bahwa membangun partai politik bukan perkara mudah. Selain membutuhkan sumber daya yang besar, partai juga harus mampu membangun kepercayaan masyarakat agar bisa berkembang dan berkompetisi dalam kancah politik nasional.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Jokowi terkait kabar rencana pembentukan partai politik baru. Namun, isu tersebut terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pengamat politik. (*)