Kadin Sebut Negosiasi Masih Terbuka

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie akhirnya buka suara dalam menanggapi kebijakan tarif dagang tambahan sebesar 32 persen terhadap produk impor Amerika Serikat (AS) yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump.

Menurut Anindya, negosiasi antara Indonesia dengan AS adalah sesuatu yang diperlukan dalam kondisi ini, terutama jika mempertimbangkan posisi geopolitik dan geo-ekonomi Indonesia.

“Saya melihat pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya pintu negosiasi masih terbuka,” ujar Anindya.

Selain itu, Anindya menambahkan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan pimpinan negara nonblok, juga tentu menjadi pertimbangan Trump.

BACA JUGA:Tips agar Lebih Teliti saat Mengerjakan Sesuatu

BACA JUGA:Tips Agar Tidak Mudah Lupa, Latih Otak dan Jaga Kesehatan Mental

 

“Posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan Pasifik. Selain bagian dari kekuatan ekonomi ASEAN, Indonesia adalah anggota APEC yang strategis,” tutur Anindya.

Dalam hal ini, Anindya juga menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah Indonesia, untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

Menurutnya, komunikasi yang intens dengan Pemerintah AS di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS adalah langkah yang tepat.

“Kadin menilai penting kerja sama Indonesia dengan negara anggota ASEAN untuk memperjuangkan kepentingan yang sama. Kadin mengapresiasi langkah pemerintah yang telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama,” tutur Anindya.

Sementara itu, saat ini terdapat sepuluh negara anggota ASEAN yang terancam terdampak pengenaan tarif AS. 

Sejalan dengan upaya Pemerintah, Anindya menambahkan bahwa Kadin tentu akan berdiskusi intens dengan mitranya di ASEAN maupun APEC Business Advisory Council sebagai medium dunia usaha regional. (*)