DPRD dan Pemkab Batanghari Teken Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD 2025–2029

MUARA BULIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batanghari Tahun 2025–2029.

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Batanghari ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rahmad Hasrofi, didampingi oleh Wakil Ketua El. Firsta Nopsiamti, AR dan Muhammad Firdaus, serta dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Batanghari.

Dalam kesempatan ini, DPRD Kabupaten Batanghari bersama Pemerintah Kabupaten Batanghari secara resmi menyepakati dokumen Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029. 

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Bupati Batanghari Mhd. Fadhil Arief dan Wakil Bupati Bakhtiar, bersama Ketua DPRD Rahmad Hasrofi dan kedua Wakil Ketua DPRD. Prosesi ini turut disaksikan oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para tamu undangan lainnya.

BACA JUGA:Motor Listrik Honda Diskon hingga Rp 6,6 Juta

BACA JUGA:Montir Diringkus karena Gelapkan Motor Pelanggan

Ketua DPRD Rahmad Hasrofi dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Batanghari lima tahun ke depan. 

"DPRD dan Pemkab Batanghari telah melaksanakan pembahasan bersama dan mencapai kesepakatan untuk melanjutkan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Lebih lanjut, Rahmad menekankan bahwa kesepakatan ini dilandasi oleh satu visi dan misi bersama demi kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Batanghari. Ia juga mengingatkan bahwa batas waktu persetujuan akhir terhadap dokumen RPJMD ini ditetapkan paling lambat 40 hari setelah kesepakatan awal ini ditandatangani.

Dengan penandatanganan nota kesepakatan ini, diharapkan proses penyusunan RPJMD dapat berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga dokumen tersebut dapat menjadi pedoman strategis pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Batanghari. (sub/Viz)