Desak Pemda Tingkatkan Pelayanan Publik, Ombudsman: Pelayanan Publik Menurun

JAMBI - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, mengingatkan pemerintah daerah di Jambi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar mampu kembali bersaing di level nasional.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanjab  Barat beberapa waktu lalu.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi Penilaian Pelayanan Publik tahun 2025 yang akan digelar oleh Ombudsman RI. 

Disambut langsung oleh Bupati Tanjabbar, Anwar Sadat, pertemuan tersebut membahas secara serius langkah-langkah konkret dalam membenahi pelayanan publik di daerah.

BACA JUGA:Mendes: Kota dan Desa Harus Bersinergi

BACA JUGA: Wawako Diza Puji Peran Aktif Masyarakat, Ikut Andil Perbaiki Jalan Lingkungan

Saiful mengungkapkan, capaian pelayanan publik di Provinsi Jambi mengalami kemunduran dalam setahun terakhir. 

Jika pada tahun 2023 Jambi sempat mencatat prestasi membanggakan dengan masuk 10 besar nasional bersama Kabupaten Tebo, namun di tahun 2024 posisinya melorot dan tak lagi masuk peringkat terbaik.

"Ini menjadi catatan penting bagi kami. Tidak ada peningkatan kualitas pelayanan publik secara signifikan tahun lalu. Karena itu, kami dorong tahun ini Jambi bisa kembali masuk 10 besar nasional," tegas Saiful.

Dalam forum yang berlangsung hangat tersebut, Saiful menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik. 

Menurutnya, sikap ramah, kemampuan komunikasi, hingga pemahaman terhadap prosedur pelayanan adalah hak masyarakat yang harus dijamin pemerintah.

“Petugas adalah wajah pelayanan. Jika mereka tidak kompeten atau tidak ramah, masyarakat akan merasa kecewa. Jadi, peningkatan kapasitas SDM adalah keharusan, bukan pilihan,” paparnya.

Tak hanya sumber daya manusia, Saiful juga mengingatkan perlunya penguatan infrastruktur pendukung pelayanan, mulai dari ruang pelayanan yang nyaman, fasilitas untuk penyandang disabilitas, hingga sistem pelayanan berbasis digital yang terintegrasi.

"Pelayanan publik tidak bisa lagi dijalankan dengan pola lama. Kita butuh sistem yang cepat, transparan, dan mudah diakses semua kalangan," ujarnya.