MBG Dinilai Hadirkan Ekonomi Daerah yang Inklusif

TABANAN - Anggota DPR RI Tutik Kusuma Wardhani menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadirkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif karena memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga menciptakan lapangan kerja baru.

"Program MBG dirancang untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan," kata Tutik di sela sosialisasi MBG kepada masyarakat di Luwus, Tabanan, Bali, Minggu (1/6).

Menurut dia, sesuai proyeksi Badan Bergizi Nasional, program MBG menciptakan 111 pekerjaan baru bagi masyarakat lokal.

Dengan target 30.000 lebih dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, diperkirakan menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru, termasuk tenaga relawan, staf dapur, dan petugas satuan keamanan atau satpam.

BACA JUGA:Kongres Tinggal Mengukuhkan Megawati sebagai Ketum

BACA JUGA:Hari Lahir Pancasila, SAH Ajak Pertahankan Ketahanan Pangan untuk Kemakmuran Indonesia Raya

Dengan begitu, wakil rakyat asal Bali tersebut menilai MBG berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

Masalahnya, Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan kepada SPPG.

Ia meyakini program strategis nasional dari pemerintahan Prabowo-Gibran itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah," katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Ade Tias Maulana dalam sosialisasi itu menjelaskan tujuan dari program MBG yakni untuk meningkatkan gizi berkualitas, kualitas SDM, dan pemenuhan gizi yang tepat kepada masyarakat.

"Harapannya dengan adanya gizi yang di berikan pada masyarakat dengan program ini akan meningkat gizi berkualitas pada masyarakat," ujarnya. 

Studi dari Bank Dunia pada 2024 menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi tidak hanya meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah, tetapi juga mengurangi angka malanutrisi dan tengkes atau stunting.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi tanah air sepanjang 2024 mencapai 5,03 persen atau melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai 5,05 persen.