Soal Tapal Batas, Anggota DPRD Provinsi Minta Mendagri Bertindak

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Jennifer Agustia |

Kamis , 26 Jun 2025 - 11:13

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata.-IST/JAMBI INDEPENDENT-

soal tapal batas, anggota dprd provinsi minta mendagri bertindak                              jambi,jambikoran.co.id - wakil ketua i dprd provinsi jambi, ivan wirata merespons adanya percepatan perbatasan antara provinsi jambi dan palembang, yang berdampak terhadap 500 kk tanpa keterangan. 
ivan mengatakan, mengenai perbatasan tersebut ditakutkan memicu terjadi konflik, sehingga masyarakat menjadi bingung dirinya mengikuti daerah yang mana. 
untuk menyelesaikan persoalan ini, ivan berharap, adanya campur tangan presiden ri prabowo subianto baik itu melalui kementerian dalam negeri (mendagri), untuk mengambil sikap dan langkah tegas. 
“saya minta ketegasan mendagri. jangan masyarakat ini sibuk bertahun-tahun memperjuangkan tapal batas nyo,” katanya. 
“kalo secaro kito, tentunyo desa yang di tapal batas ya masuk ke kito, namun keputusan ado di mendagri,” ujarnya. 
ivan mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ini, sekarang adalah waktu yang tepat dengan adanya pemimpin baru. 
begitupun dengan indonesia adalah negara nkri, tentu segala bentuk keputusan harus tegas tanpa ada keraguan-keraguan, hal ini bertujuan agar konflik perebutan batas ini dapat diselesaikan.
“artiya dengan adanya bupati yang baru ini, tidak perlu harus ragu mengambil keputusan  dengan bupati sebelah,” tukasnya. 
dengan adanya hasil ketegasan pimpinan daerah tersebut atas dasar dari mendagri, maka kedua gubernur daerah ini harus segera menindaklanjuti. 
“saya minta ketegasan mendagri dan adanya koordinasi antara gubernur, begitupun antara kedua bupati,” pungkasnya.
sebelumnya, pemerintah provinsi (pemprov) jambi meminta kementerian dalam negeri (kemendagri) mempercepat penyelesaian tapal batas antara jambi dan sumatera selatan (sumsel).
"pemerintah akan mengajukan surat ke kemendagri untuk meninjau ulang, kasihan warga karena tanah leluhur statusnya masuk ke sumsel," kata gubernur jambi, al haris.
ia mengatakan, meski secara wilayah tidak ada masalah karena masih bagian negara kesatuan republik indonesia (nkri), tetapi pemerintah provinsi ingin kejelasan dan memudahkan proses pembangunan. untuk itu, perlu peninjauan ulang dari pemerintah pusat.
 
secara terpisah, kepala biro pemerintahan dan otonomi daerah setda provinsi jambi lutfiah mengatakan, soal tapal batas di desa persiapan sawit mulyo rejo (dulu desa ladang panjang) kecamatan sungai gelam muaro jambi dengan desa mekar jaya kecamatan bayung lencir musi banyuasin saat ini menunggu petunjuk pemerintah pusat (kemendagri).
pada dasarnya gubernur jambi dan gubernur sumsel telah membuka ruang komunikasi membahas tapal batas tersebut. hanya saja, belum menemukan waktu yang tepat membahas persoalan itu.
dari tahun 2023 persoalan batas antara kabupaten muaro jambi dan musi banyuasin sudah diajukan.
terkait saat itu akan dilaksanakan pilkada serentak, maka pemerintah pusat membuat moratorium di tahun 2024, akibatnya proses kejelasan tapal batas ikut tertunda.
secara historis sesuai dengan batas patok yang ada sejak tahun 1958, kawasan itu masuk wilayah kabupaten muaro jambi.
batas wilayah kedua provinsi sesuai titik koordinat dipisahkan oleh keberadaan sungai medak.
saat ini, jambi memiliki fasilitas umum berupa satu unit sekolah dan satu puskesmas sekarang masuk dalam sengketa wilayah.
"tahun ini kita dorong percepatan penyelesaian tapal batas itu, karena ada 500 kepala keluarga (kk) butuh kepastian dari pemerintah," kata lutfiah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Jambi Independent 27 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan