Kuasa Hukum Hasto Tuding Ada Pesanan Politik

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Jennifer Agustia |

Minggu , 27 Jul 2025 - 20:21

Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

"Bisa kami jelaskan. Kebiasaan pakai masker ini juga dipakai saat sidang-sidang lainnya, tidak hanya saat mengadili HK," tutupnya.

Untuk diketahui, Hasto divonis dengan hukuman penjara dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) dan peringatan penyidikan.

Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, meyakini Hasto telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap. Sedangkan dugaan tindakan perintangan penyidikan tidak terbukti.

"Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto, saat membacakan putusan dalam ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat.

Selain itu, Hasto juga divonis dengan hukuman tambahan berupa denda senilai Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. Namun, Hasto tidak dibebani dengan hukuman pembayaran uang pengganti.

Hakim mengatakan, Hasto memang melakukan upaya secara formal untuk meloloskan Harun Masiku pada kursi parlemen 2019 lalu. Namun, kata Hakim, ketika upaya tersebut tidak tercapai, mulailah direncanakan untuk melakukan suap.

Kemudian, dalam pertimbangannya, berdasarkan fakta persidangan, Hakim meyakini Hasto tidak melakukan perintangan penyidikan kasus buron Harun Masiku.

Kata Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal membuktikan bahwa Hasto telah melakukan perintangan.

kuasa hukum hasto tuding ada pesanan politik                            jakarta - salah satu kuasa hukum sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip), hasto kristiyanto, ronny talapessy, meyebut kliennya divonis 3,5 tahun penjara karena ada pesanan politik.
"persidangan hari ini membuktikan bahwa ini adalah pesanan politik," ujar ronny menggebu di pn jakpus, sabtu (26/7).
ronny menyoroti sejumlah hal terkait alasan persidangan tersebut merupakan pesananan politik. pertama, ketua majelis hakim dari awal persidangan sampai akhir selalu memakai masker.
padahal, kata ronny, sidang pembacaan vonis itu digelar secara terbuka. hal itu pun menjadi pertanyaan besar bagi pihaknya. kemudian yang kedua, lanjut ronny, pihaknya juga menyoroti penyidik yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.
baca juga:wabah cepat
baca juga:prancis akan akui negara palestina 
"bagaimana seseorang yang memeriksa saksi bukti yang dituangkan dalam bap kemudian bercerita hasil pemeriksaan tersebut, ini di luar nalar hukum kita kawan-kawan," tuturnya.
"siapapun tidak akan bisa menerima ini, mau aktivis hukum profesor hukum tidak akan terima. nah ini lah yang kami sebut bahwa kasus ini adalah kasus pesanan politik teman-teman," sambung ronny.
sementara itu, pegadilan negeri jakarta pusat (pn jakpus), buka suara mengenai protes dari kubu hasto kristiyanto soal ketua majelis hakim, rios rahmanto, yang mengenakan masker sepanjang persidangan.
juru bicara pn jakpus, andi saputra, menyebut bahwa rios memang terbiasa memakai masker. terlebih ketua majelis hakim itu pernah terjangkit covid-19 selama dua kali.
"awalnya di saat covid, pak rios pernah dua kali kena covid-19. lalu menjadi kebiasaan sehari-hari karena merasa lebih bersih menghirup udara dengan memakai masker," ujarnya kepada awak media, sabtu, 26 juli 2025. tak berhenti di situ, andi mengatakan, permasalahan polusi udara di jakarta juga sangat menganggu. maka dari itu, hakim rios merasa nyaman menggunakan masker.
"apalagi polusi jakarta lumayan mengganggu sehingga beliau lebih merasa nyaman pakai masker. jadi kami menilai prasangka penasihat hukum tidak tepat," urainya.
dia pun menegaskan, rios tidak hanya memakai masker di persidangan hasto. rios kerap menggunakan masker bahkan dalam perkara berbeda.
 
"bisa kami jelaskan. kebiasaan pakai masker ini juga dipakai saat sidang-sidang lainnya, tidak hanya saat mengadili hk," tutupnya.
untuk diketahui, hasto divonis dengan hukuman penjara dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (paw) dan peringatan penyidikan.
majelis hakim pada pengadilan tipikor jakarta, meyakini hasto telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap. sedangkan dugaan tindakan perintangan penyidikan tidak terbukti.
"menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan," kata ketua majelis hakim, rios rahmanto, saat membacakan putusan dalam ruang sidang pengadilan tipikor jakarta pusat, jumat.
selain itu, hasto juga divonis dengan hukuman tambahan berupa denda senilai rp250 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. namun, hasto tidak dibebani dengan hukuman pembayaran uang pengganti.
hakim mengatakan, hasto memang melakukan upaya secara formal untuk meloloskan harun masiku pada kursi parlemen 2019 lalu. namun, kata hakim, ketika upaya tersebut tidak tercapai, mulailah direncanakan untuk melakukan suap.
kemudian, dalam pertimbangannya, berdasarkan fakta persidangan, hakim meyakini hasto tidak melakukan perintangan penyidikan kasus buron harun masiku. 
kata hakim, jaksa penuntut umum (jpu) pada komisi pemberantasan korupsi (kpk) gagal membuktikan bahwa hasto telah melakukan perintangan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 28 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan