Semua Jual di Atas Harga Het, Kasus Korupsi Pupuk Bersubsidi

Reporter: Surya Elviza |

Editor: Jennifer Agustia |

Kamis , 21 Aug 2025 - 20:33

SIDANG: Sidang lanjutan kasis korupsi pupuk bersubsidi. -Surya Elviza/Jambi Independent-Jambi Independent

JAMBI – Pengadilan Negeri Jambi kembali menggelar sidang kasus Tipikor Korupsi penyaluran pupuk subsidi tahun 2020–2022 di Kabupaten Batanghari.

Terdakwa Herianto bin Jabak, merupakan pengecer pupuk bersubsidi yang merupakan pemilik Toko Auliya Tani.

Dalam surat dakwaan, kasus korupsi penyaluran pupuk bersubsidi ini merugikan negara sebesar Rp 2.445.472.492.

Dalam fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa banyak berkelit, dengan menyampaikan sejumlah klaim pembelaannya.

"Anda sebagai pengecer pupuk bersubsidi harusnya suda tahu hal dan kewajiban Anda. Namun selama persidangan selalu mengeluh," ujarnya.

Namun, saat ditanya majelis hakim apakah menyesal dengan perbuatannya atau tidak, Herianto mengaku menyesal.

"Saya menyesal yang mulia,"ujarnya.

Dalam sidang, Herianto, ketika ditanya soal prosedur penyaluran pupuk subsidi yang ia lakukan. Pada tahun 2020 kelompok tani biasanya langsung menghubungi dirinya.

Dia pun menyampaikan bahwa kelompok tani harus menyiapkan surat permohonan dan dokumen RDKK. Selanjutnya pengajuan tersebut ia teruskan pada distributor.

"Jadi sebelum petani memesan pupuk, saya koordinasi dulu dengan PPLnya. Nanti PPL menyusun RDKK, mereka koordinasi sama kelompok tani," ujar Herianto.

Terdakwa juga mengungkap soal borok penyaluran oleh distributor yakni hingga pihak ekspedisi. Dimana, distributor juga memberlakukan harga pupuk subsidi di atas HET.

Kemudian terdapat biaya-biaya yang harus digelontorkan oleh pengecer terhadap ekspedisi.

semua jual di atas harga het, kasus korupsi pupuk bersubsidi                            jambi – pengadilan negeri jambi kembali menggelar sidang kasus tipikor korupsi penyaluran pupuk subsidi tahun 2020–2022 di kabupaten batanghari.
terdakwa herianto bin jabak, merupakan pengecer pupuk bersubsidi yang merupakan pemilik toko auliya tani.
dalam surat dakwaan, kasus korupsi penyaluran pupuk bersubsidi ini merugikan  negara sebesar rp 2.445.472.492.
dalam fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa banyak berkelit, dengan menyampaikan sejumlah klaim pembelaannya. 
baca juga:demo plta kerinci ricuh bentrok, polisi tembakkan gas air mata
baca juga:bawaslu gorontalo utara susun kajian awal penanganan pelanggaran
"anda sebagai pengecer pupuk bersubsidi harusnya suda tahu hal dan kewajiban anda. namun selama persidangan selalu mengeluh," ujarnya.
namun, saat ditanya majelis hakim apakah menyesal dengan perbuatannya atau tidak, herianto mengaku menyesal. 
"saya menyesal yang mulia,"ujarnya.
dalam sidang, herianto, ketika ditanya soal prosedur penyaluran pupuk subsidi yang ia lakukan. pada tahun 2020 kelompok tani biasanya langsung menghubungi dirinya.
dia pun menyampaikan bahwa kelompok tani harus menyiapkan surat permohonan dan dokumen rdkk. selanjutnya pengajuan tersebut ia teruskan pada distributor.
"jadi sebelum petani memesan pupuk, saya koordinasi dulu dengan pplnya. nanti ppl menyusun rdkk, mereka koordinasi sama kelompok tani," ujar herianto.
terdakwa juga mengungkap soal borok penyaluran oleh distributor yakni hingga pihak ekspedisi. dimana, distributor juga memberlakukan harga pupuk subsidi di atas het.
kemudian terdapat biaya-biaya yang harus digelontorkan oleh pengecer terhadap ekspedisi.
"jadi tidak sesuai dengan spjb yang tertera, belum lagi kami mengeluarkan biaya untuk injak gas sopir (ekspedisi)," katanya.
herianto pun menegaskan terkait penjualan pupuk diatas het olehnya sebagaimana dakwaan penuntut umum. menurutnya semua pengecer di kabupaten batanghari, melakukan hal yang serupa yakni menjual pupuk subsidi diatas het.
terdakwa juga mengakui soal sejumlah blanko atau nota penebusan oleh petani yang diisinya sendiri. atau tak sesuai antara volume pada nota penebusan dengan nominal sebenarnya. 
soal ini herianto mengaku bahwa dirinya sudah menyerahkan dan meminta kelompok tani untuk mengisi nota penebusan, namun tak semua petani menindaklanjutinya.
"saya yang tulis. karna tanpa ini mereka tidak bisa dapat pupuk. sudah saya serahkan berulangkali, tapi ini nama pun tidak mereka isi," katanya.
jaksa penuntut umum pun lanjut menekankan soal peraturan menteri perdagangan nomor 15/m-dag/per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, yang pada salah satu point menyebutkan 
pengecer bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani di lokasi kios pengecer. bukan kepada ketua kelompok tani sebagaimana yang diterapkan oleh terdakwa.
herianto, kembali berdalih soal pembayaran oleh banyak petani yang berjenjang atau nyicil, sehingga menyerahkan pada kelompok tani agar ada penanggungjawab. hingga kemudian wabah pandemi covid-19 yang membatasi pergerakannya hingga tidak dapat turun menemui langsung kelompok tani.
ketika dicecar soal kerugian keuangan negara atas mark up dari harga het, dan dipergunakan untuk apa duit-duit yang ia peroleh dari tindakan tersebut. herianto ngaku lupa. sementara herianto ngaku lupa, jpu membacakan bapnya saat penyidikan. dimana pada intinya terhadap dana kelebihan pembayaran yang ia terima, juga kembali berputar dalam pusaran bisnis pupuk subsidi tersebut.
diantaranya, biaya bongkar pupuk (dari ekspedisi) sebesar rp 200/sak, biaya injak gas supir sebesar rp 100 ribu - 150 ribu, hingga biaya uang terimakasih pada tim verval sebesar rp 250 ribu/penebusan pupuk subsidi.
"sisanya kemana? selisih per sak rp 30 - 35 ribu itu mana lagi sisanya, digunakan untuk apa?" ujar jpu.
"sewa gudang, terus (untuk bisnis) ini kan saya pinjam di bank pak, kan harus saya bayar. sedangkan petani beli pupuk nyicil," ujar herianto menjawab.
sementara itu penasehat hukum terdakwa, aripari notonegoro menyinggung soal legalitas gudang penyimpanan pupuk milik terdakwa.
hingga tim audit dari instansi lintas sektoral macam komisi pengawas pupuk dan pestisida (kp3) hingga bpkp. soal ini herianto bilang bahwa proses audit berjenjang selalu berlangsung dan toko nya tidak pernah bermasalah.
"pemeriksaan dari kp3 yang terdiri dari asisten 2 di kabupaten terus, dinas pertanian, perdagangan, kejaksaan, kepolisian. itu pemeriksaan per 1 bulan 1 kali kalau ga salah. provinsi 3 bulan sekali, bpkp 6 bulan sekali dan bpk 1 tahun sekali. selalu turun ke lapangan," katanya. (viz/enn)