Puan Sebut Tunjangan Rumah Sudah Melalui Kajian

Reporter: Finarman |

Editor: Finarman |

Kamis , 21 Aug 2025 - 20:35

Ketua DPR RI, Puan Maharani. -IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

JAKARTA - Polemik soal gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali mencuat ke publik. Salah satu yang menuai sorotan adalah tunjangan tempat tinggal sebesar Rp 50 juta per bulan, yang dinilai sebagian masyarakat terlalu besar. Bahkan, beredar seruan aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025 sebagai bentuk protes terhadap fasilitas dan tunjangan yang diterima wakil rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR. Menurutnya, yang berubah hanyalah skema fasilitas tempat tinggal, seiring dengan penyerahan rumah jabatan di Kalibata dan Ulujami kepada pemerintah.

“Yang bisa saya sampaikan, saat ini tidak ada kenaikan gaji. Perubahan hanya terkait rumah jabatan. Semua rumah jabatan di Kalibata dan Ulujami sudah kami serahkan ke negara, sehingga ada kompensasi untuk anggota DPR yang datang dari berbagai daerah,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/8).

Puan menjelaskan bahwa nilai tunjangan tempat tinggal sudah melalui kajian mendalam dan disesuaikan dengan kondisi harga sewa di ibu kota.

“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi harga sewa di Jakarta. Kantornya kan ada di Jakarta, sementara anggota DPR berasal dari 38 provinsi,” jelasnya.

Meski demikian, Puan menegaskan DPR tetap membuka diri terhadap kritik publik.

“Apapun, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja kami. Kalau ada hal yang dianggap masih belum sempurna atau berlebihan, tentu saja akan dievaluasi,” ujarnya.

Terkait rencana aksi demo pada 25 Agustus mendatang, Puan menyatakan DPR siap menerima aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa mekanisme penyaluran aspirasi sudah tersedia melalui badan khusus di DPR.

“Nanti kita lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Teman-teman yang menyampaikan aspirasi insyaallah akan diterima. Ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung keberatan, keluhan, dan mendengar apa yang menjadi pertanyaan publik,” katanya.

Puan menambahkan, DPR siap berdiskusi terbuka dengan masyarakat.

“Kita bisa diskusi terbuka, menjawab pertanyaan yang belum terjawab, dan mendengar secara langsung apa yang menjadi aspirasi,” pungkasnya. (*)

puan sebut tunjangan rumah sudah melalui kajian                            jakarta - polemik soal gaji dan tunjangan anggota dpr ri kembali mencuat ke publik. salah satu yang menuai sorotan adalah tunjangan tempat tinggal sebesar rp 50 juta per bulan, yang dinilai sebagian masyarakat terlalu besar. bahkan, beredar seruan aksi demonstrasi pada 25 agustus 2025 sebagai bentuk protes terhadap fasilitas dan tunjangan yang diterima wakil rakyat.
menanggapi hal tersebut, ketua dpr ri puan maharani menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota dpr. menurutnya, yang berubah hanyalah skema fasilitas tempat tinggal, seiring dengan penyerahan rumah jabatan di kalibata dan ulujami kepada pemerintah.
“yang bisa saya sampaikan, saat ini tidak ada kenaikan gaji. perubahan hanya terkait rumah jabatan. semua rumah jabatan di kalibata dan ulujami sudah kami serahkan ke negara, sehingga ada kompensasi untuk anggota dpr yang datang dari berbagai daerah,” kata puan di kompleks parlemen, senayan, kamis (21/8).
puan menjelaskan bahwa nilai tunjangan tempat tinggal sudah melalui kajian mendalam dan disesuaikan dengan kondisi harga sewa di ibu kota. 
baca juga:semua jual di atas harga het, kasus korupsi pupuk bersubsidi
baca juga:demo plta kerinci ricuh bentrok, polisi tembakkan gas air mata
“itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi harga sewa di jakarta. kantornya kan ada di jakarta, sementara anggota dpr berasal dari 38 provinsi,” jelasnya.
meski demikian, puan menegaskan dpr tetap membuka diri terhadap kritik publik. 
“apapun, kami pimpinan dpr akan memperhatikan aspirasi masyarakat. tolong selalu awasi kinerja kami. kalau ada hal yang dianggap masih belum sempurna atau berlebihan, tentu saja akan dievaluasi,” ujarnya.
terkait rencana aksi demo pada 25 agustus mendatang, puan menyatakan dpr siap menerima aspirasi masyarakat. ia menegaskan bahwa mekanisme penyaluran aspirasi sudah tersedia melalui badan khusus di dpr.
“nanti kita lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. teman-teman yang menyampaikan aspirasi insyaallah akan diterima. ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung keberatan, keluhan, dan mendengar apa yang menjadi pertanyaan publik,” katanya.
puan menambahkan, dpr siap berdiskusi terbuka dengan masyarakat. 
“kita bisa diskusi terbuka, menjawab pertanyaan yang belum terjawab, dan mendengar secara langsung apa yang menjadi aspirasi,” pungkasnya. (*)

Tag

Share