FGD dan Sosialisasi Sistem Kerja ASN, Pemkot Jambi Percepat Reformasi Birokrasi

JAMBI, JAMBIKORAN.COM – Pemerintah Kota Jambi resmi menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2025 tentang reformasi sistem kerja ASN, yang berlangsung pada Rabu (10/9/2025) di Aula Grha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi.

 

Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dan dihadiri jajaran pejabat eselon dari berbagai perangkat daerah.

Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan implementasi sistem kerja ASN yang menekankan penyederhanaan birokrasi dan efektivitas kinerja.

 

“Kita sedang melakukan transformasi sistem kerja yang menuntut ASN untuk lebih kolaboratif, adaptif terhadap digitalisasi, dan berorientasi hasil,” ujar Juairiah, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Jambi.

 

Menurut Juai, sistem kerja baru ini menggantikan pola birokrasi konvensional yang hierarkis dan lamban, menjadi model kerja yang lebih dinamis dan terintegrasi antar unit kerja.

Sistem ini didukung dengan tata kelola pemerintahan berbasis digital, yang menjadi fondasi utama peningkatan layanan publik.

 

Sistem ini merupakan penjabaran teknis dari regulasi nasional, yaitu:

 

• Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2020 tentang sistem kerja baru ASN
• Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintahan

 

Pasca kegiatan sosialisasi, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Jambi diwajibkan membentuk tim kerja berbasis target kinerja, sesuai dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja masing-masing OPD.

 

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Jambi, yakni Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, Dr. H. Muhammad Tohir.

 

Juai turut menjelaskan bahwa sebagian kepala OPD tidak bisa hadir karena sedang mengikuti tahapan job fit. Meskipun demikian, kegiatan tetap berjalan lancar dan interaktif.

 

“Kami optimis bahwa reformasi sistem kerja ini akan menciptakan kultur birokrasi yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutup Juai.(*)